DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 Mei 2020
 DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) di Jakarta (Foto; antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPR Puan Maharani meminta rencana pemerintah memberlakukan New Normal perlu disiapkan dengan rinci, seksama, dan mencakup berbagai aspek.

Menurut Puan, jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat.

Baca Juga:

Keterlibatan TNI-Polri Mendisiplinkan Warga Munculkan Kesan Negara Dalam Bahaya

Menurut Puan, protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi.

Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya, akan memiliki variasinya masing-masing.

Ketua DPR Puan Maharani minta agar new normal tidak bikin bingung masyarakat
Ketua DPR Puan Maharani ingatkan new normal jangan sampai bikin bingung masyarakat (MP/Kanu)

Pemerintah juga harus menempatkan transparansi data menjadi poin penting. Sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat, semisal soal posisi Indonesia dalam kurva pandemic Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan.

"Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru," kata Puan kepada wartawan, Rabu (27/5).

Di dalam protokol kenormalan baru, lanjut Politikus PDIP itu, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

"Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan. Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," terang Puan.

Menurut dia, dengan transparansi data, maka rakyat mengetahui jelas alasan disusunnya protokol kenormalan baru.

Selain itu, Puan mengatakan, kajian-kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam sebelum penerapan protokol kenormalan baru juga harus dilakukan sebagai acuan pengambilan kebijakan.

"Pelaksanaan tatanan normal baru harus diatur secara komprehensif dan tidak terburu-buru. sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat," tegas Puan.

Ia mengatakan, protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi.

"Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi nya masing-masing," kata Puan.

Poltikus PDIP ini mengatakan World Health Organization (WHO) sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru.

"Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi atau penularan virus Covid-19, kemampuan Rumah Sakit (RS) untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak," ujarnya.

Baca Juga:

Saat New Normal Berjalan, Perusahaan Diminta Perhatikan Protokol Kesehatan

Dia menambahkan, dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi tindakan yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Covid-19.

"Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan," kata putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.

Dengan demikian, ia mengatakan, semua proses new normal harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun warga.(Knu)

Baca Juga:

Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona

#New Normal #Puan Maharani #Ketua DPR RI #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Indonesia
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Selasa (21/4). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (21/4). Rapat tersebut membahas pengesahan RUU PPRT dan PSDK.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
Bagikan