DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 Mei 2020
 DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) di Jakarta (Foto; antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPR Puan Maharani meminta rencana pemerintah memberlakukan New Normal perlu disiapkan dengan rinci, seksama, dan mencakup berbagai aspek.

Menurut Puan, jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat.

Baca Juga:

Keterlibatan TNI-Polri Mendisiplinkan Warga Munculkan Kesan Negara Dalam Bahaya

Menurut Puan, protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi.

Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya, akan memiliki variasinya masing-masing.

Ketua DPR Puan Maharani minta agar new normal tidak bikin bingung masyarakat
Ketua DPR Puan Maharani ingatkan new normal jangan sampai bikin bingung masyarakat (MP/Kanu)

Pemerintah juga harus menempatkan transparansi data menjadi poin penting. Sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat, semisal soal posisi Indonesia dalam kurva pandemic Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan.

"Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru," kata Puan kepada wartawan, Rabu (27/5).

Di dalam protokol kenormalan baru, lanjut Politikus PDIP itu, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

"Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan. Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," terang Puan.

Menurut dia, dengan transparansi data, maka rakyat mengetahui jelas alasan disusunnya protokol kenormalan baru.

Selain itu, Puan mengatakan, kajian-kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam sebelum penerapan protokol kenormalan baru juga harus dilakukan sebagai acuan pengambilan kebijakan.

"Pelaksanaan tatanan normal baru harus diatur secara komprehensif dan tidak terburu-buru. sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat," tegas Puan.

Ia mengatakan, protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi.

"Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi nya masing-masing," kata Puan.

Poltikus PDIP ini mengatakan World Health Organization (WHO) sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru.

"Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi atau penularan virus Covid-19, kemampuan Rumah Sakit (RS) untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak," ujarnya.

Baca Juga:

Saat New Normal Berjalan, Perusahaan Diminta Perhatikan Protokol Kesehatan

Dia menambahkan, dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi tindakan yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Covid-19.

"Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan," kata putri Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.

Dengan demikian, ia mengatakan, semua proses new normal harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun warga.(Knu)

Baca Juga:

Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona

#New Normal #Puan Maharani #Ketua DPR RI #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Indonesia
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Ketua DPR RI, Puan Maharani, datang terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah tiba lebih dulu.
Soffi Amira - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Datang Terlambat di Sidang Tahunan MPR/DPR 2026, Foto bersama Prabowo Ditunda
Indonesia
Joget di Sidang Tahunan MPR Tahun Lalu, Puan Pastikan Tahun Ini Lebih Khidmat, Bisa Jaga Diri
Puan menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai evaluasi pelaksanaan sidang tahun sebelumnya yang mendapat sorotan publik setelah sejumlah anggota legislatif berjoget mengikuti musik seusai agenda resmi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 Agustus 2026
Joget di Sidang Tahunan MPR Tahun Lalu, Puan Pastikan Tahun Ini Lebih Khidmat, Bisa Jaga Diri
Indonesia
Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengajukan empat nama calon Gubernur BI ke DPR. Kini, DPR akan menggelar fit and proper test.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Usulkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test
Bagikan