Menteri Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyatakan, siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra, atau yang kerap disapa Tommy Soeharto, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tommy yang merupakan anak Presiden ke-2 RI Soeharto, menggugat Menkumham terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 pimpinan Mucdhi Purwopranjono.

Menurut Yasonna, kubu Tommmy sudah mengambil langkah yang tepat dengan menempuh jalur hukum dan karenanya pihaknya pun akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

Baca Juga

Ribuan Warga di Jakarta Dikenai Sanksi Sosial Langgar Protokol Kesehatan

"Tidak ada masalah. Saya siap menghadapi gugatan tersebut dan akan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku," kata Yasonna kepada wartawan, Senin (28/9).

Yasonna mempersilakan Tommy menggugat keputusan terkait kepengurusan Partai Berkarya. Indonesia, kata dia, adalah negara hukum sehingga keputusan menempuh jalur hukum adalah langkah yang tepat bagi pihak yang merasa tidak puas.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyebut keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR sudah sesuai prosedur dan aturan.

"Keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya diambil sesuai dengan prosedur dan aturan. Tapi ya itu tadi, silakan saja bila ada yang merasa tidak puas dan mengambil langkah hukum terkait keputusan tersebut," ujar Yasonna.

"Saya tentu menghormati langkah hukum tersebut. Sejak awal saya memang sudah mengatakan silakan diuji saja di PTUN bila memang ada yang keberatan," sambung Yasonna.

Untuk diketahui, Tommy selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya menggugat Menkumham ke PTUN Jakarta. Gugatan yang terdaftar pada 21 September 2020 dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT ini dilakukan terkait keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya 2020-2025 yang dipimpin Muchdi PR.

Baca Juga

Silang Pendapat Pimpinan KPK Terkait Pengunduran Diri Febri Diansyah

Adapun poin-poin gugatan yang dialamatkan kepada Menkumham sebagai tergugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. (Pon)