OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold

Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat bersama sembilan partai politik (parpol) non parlemen (ANTARA/Fianda SJofjan Rassat)
Merahputih.com - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Aliansi ini dibentuk bersama sembilan partai politik nonparlemen di Jakarta pada Rabu (24/9) malam.
"Yang lain nanti mau menyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," ujar OSO.
Baca juga:
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat.
Salah satu fokus utama Sekber adalah mengawal proses hukum terkait penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara untuk mendapatkan kursi di DPR RI.
"PT nol persen itu merupakan sesuatu demokrasi dan akhlak yang juga harus dihayati oleh semua anak bangsa," jelas OSO.
Ia menambahkan bahwa upaya pengawalan ini akan dilakukan melalui jalur hukum yang sah dan sesuai dengan undang-undang pemilu yang berlaku.
Baca juga:
Saat ini, OSO menyoroti adanya sekitar 17 juta suara rakyat yang tidak terwakili di DPR akibat mekanisme PT.
"Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi."
Struktur kepengurusan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan diumumkan dalam waktu dekat, paling lama tujuh hari. OSO masih merahasiakan siapa yang akan memimpin sekber tersebut.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold

Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi

Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik

Partai Buruh Dukung Pemisahan Pemilu dan Pilkada, Putusan MK Mengikat

Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi

Panggung Politik Suryadharma Ali Ketum Partai Sampai 2 Kali Menteri

Mantan Menag dan Ketum PPP Suryadharma Ali Meninggal, PPP Perintahkan Kader Gelar Salat Gaib

Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029

Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS

Politikus PPP Kritik Keras Wamensos, Tegaskan Kemiskinan bukan Faktor Keturunan
