OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold

Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) mengumumkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat bersama sembilan partai politik (parpol) non parlemen (ANTARA/Fianda SJofjan Rassat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Aliansi ini dibentuk bersama sembilan partai politik nonparlemen di Jakarta pada Rabu (24/9) malam.

"Yang lain nanti mau menyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," ujar OSO.

Baca juga:

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat.

Salah satu fokus utama Sekber adalah mengawal proses hukum terkait penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas suara untuk mendapatkan kursi di DPR RI.

"PT nol persen itu merupakan sesuatu demokrasi dan akhlak yang juga harus dihayati oleh semua anak bangsa," jelas OSO.

Ia menambahkan bahwa upaya pengawalan ini akan dilakukan melalui jalur hukum yang sah dan sesuai dengan undang-undang pemilu yang berlaku.

Baca juga:

Arah Politik Hanura Bakal Diputuskan Dua Hari ke Depan

Saat ini, OSO menyoroti adanya sekitar 17 juta suara rakyat yang tidak terwakili di DPR akibat mekanisme PT.

"Penghilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT bukan sekadar statistik elektoral tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi."

Struktur kepengurusan Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan diumumkan dalam waktu dekat, paling lama tujuh hari. OSO masih merahasiakan siapa yang akan memimpin sekber tersebut.

#Hanura #Partai Hanura #Oesman Sapta Odang #Ambang Batas Parlemen #Partai Buruh #Partai Bulan Bintang #Partai Ummat #Partai Perindo #Persatuan Indonesia (Perindo) #PPP #Partai Berkarya
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
PM Inggris Keir Starmer Mundur di Tengah Tekanan Politik
Kepemimpinan Keir Starmer terus berada di bawah sorotan tajam publik global
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
PM Inggris Keir Starmer  Mundur di Tengah Tekanan Politik
Indonesia
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Merah Putih
Posisi yang kemungkinan akan diemban Said Iqbal berkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni isu buruh dan tenaga kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Merah Putih
Indonesia
Politikus PDIP Usulkan Ambang Batas Berjenjang Dari Tingkat Daerah
Usulan Yusril yang menyebut ambang batas minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi di DPR RI, Said menilai angka tersebut belum ideal untuk representasi fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Politikus PDIP Usulkan Ambang Batas Berjenjang Dari Tingkat Daerah
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ratusan Ribu Buruh Siap Turun di May Day 2026, Bawa 8 Tuntutan ke DPR
Ratusan ribu buruh siap turun di May Day 2026. Mereka akan membawa delapan tuntutan ke DPR.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Ratusan Ribu Buruh Siap Turun di May Day 2026, Bawa 8 Tuntutan ke DPR
Indonesia
PKB Ingin Ambang Batas Parlemen Ditentukan Secara Proporsional
Gangan pembagi pemilih (BPP) adalah bentuk penguatan sistem pemilu proporsional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Februari 2026
PKB Ingin Ambang Batas Parlemen Ditentukan Secara Proporsional
Bagikan