Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Rio Capella (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PARTAI Hanura mengusulkan perubahan sistem pemilihan legislatif pada Pemilu 2029. Hanura ingin sistem proporsional terbuka tidak diterapkan secara penuh dan diganti dengan sistem kombinasi atau setengah terbuka. Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella mengatakan sistem tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas anggota DPR dan DPRD. Menurutnya, sistem pemilu harus terus dievaluasi agar menghasilkan wakil rakyat yang lebih berkualitas.

"Pemilu itu seharusnya setiap masanya meningkatkan kualitas dari isi pemilu itu sendiri. Kita berharap Pemilu 2029 ini kualitas DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2 juga mulai meningkat," kata Rio dalam keterangannya, Rabu (12/8).

Rio menilai sistem proporsional terbuka saat ini membuat persaingan antarcaleg seperti 'pasar bebas'. Kondisi tersebut dinilai dapat menguntungkan caleg yang memiliki modal besar.

"Orang yang bagus, aktivis di partai mungkin bagus, hanya kalah pada modal atau kapital. Akibatnya, ia tersingkir dan dimenangi orang yang tidak mengikuti proses berpartai dan mengembangkan partainya sama sekali," ujarnya.

Hanura kemudian menawarkan sistem setengah terbuka. Dalam sistem ini, partai mendapat kewenangan menentukan caleg berdasarkan nomor urut, tetapi caleg tetap bisa mendapatkan kursi berdasarkan perolehan suara.

Baca juga:

Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029



Rio memberikan contoh apabila sebuah partai memperoleh satu kursi. Kursi tersebut akan diberikan kepada caleg nomor urut pertama. Namun, apabila partai memperoleh dua kursi, kursi pertama diberikan kepada caleg nomor urut pertama, sedangkan kursi kedua diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

"Kalau misalnya satu partai mendapatkan dua kursi, kursi pertama diserahkan kepada urutan nomor satu, kursi berikutnya ditentukan suara terbanyak," jelasnya.

Menurut Rio, skema tersebut akan mendorong kader untuk terlebih dahulu membesarkan partai sebelum maju sebagai caleg. Pada saat yang sama, mekanisme suara terbanyak tetap dipertahankan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan caleg.

"Dengan begitu, ada penghargaan dan membudayakan agar orang itu menjadi caleg dengan cara membesarkan partainya dulu. Bukan kemudian dia bisa pindah-pindah antarpartai politik hanya dengan mengandalkan uang yang banyak," katanya.

Rio mengatakan Hanura akan memperjuangkan usul tersebut bersama partai-partai nonparlemen. Dia menegaskan gagasan itu tidak berkaitan langsung dengan sikap Hanura mengenai parliamentary threshold.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan sistem proporsional terbuka, Rio menilai perubahan tetap dapat dilakukan melalui revisi UU Pemilu oleh pembentuk undang-undang.

"Saya pikir tidak hanya Hanura yang untung. Tidak membuka secara seperti pasar bebas juga tidak menutup seperti zaman Orde Baru. Jadi kombinasi dengan dua sistem itu saya pikir bagus," pungkasnya.(Pon)

#Partai Hanura #Pemilu 2029 #Legislatif
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg
Sistem pemilu harus terus dievaluasi agar menghasilkan wakil rakyat yang lebih berkualitas.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Hanura Usul Sistem Proporsional Setengah Terbuka untuk Pemilu 2029, Partai Diberi Peran Tentukan Caleg
Indonesia
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Besaran angka ambang batas bukan satu-satunya tolok ukur yang menentukan apakah sebuah partai bisa menembus Senayan atau tidak
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanura Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Komisi II DPR Matangkan Revisi UU Pemilu, 22 Putusan MK Jadi Acuan Utama Penyusunan DIM
Komisi II DPR mulai mematangkan revisi UU Pemilu dengan menjadikan 22 putusan MK sebagai dasar penyusunan 28 DIM menuju pembahasan resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Komisi II DPR Matangkan Revisi UU Pemilu, 22 Putusan MK Jadi Acuan Utama Penyusunan DIM
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Bursa Capres 2029, Pengamat Soroti Peluang
Pengamat politik menilai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi menjadi penantang kuat Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029 berdasarkan survei IPI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 12 Februari 2026
Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Bursa Capres 2029, Pengamat Soroti Peluang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Indonesia
Sinyal Kuat RUU Kepariwisataan Bakal Berjalan Mulus, DPR-Pemerintah Sepakati 3 Isu Krusial
Telah mencapai titik temu terkait tiga elemen strategis yakni ekosistem, pendidikan, dan diplomasi budaya.
Wisnu Cipto - Senin, 21 April 2025
Sinyal Kuat RUU Kepariwisataan Bakal Berjalan Mulus, DPR-Pemerintah Sepakati 3 Isu Krusial
Bagikan