Menteri Tito Ingin Perempuan Jadi Mendagri

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 23 Desember 2019
Menteri Tito Ingin Perempuan Jadi Mendagri

Mendagru Tito Karnavian usai menghadiri peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Senin (23/12/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipimpin oleh seorang wanita.

Mantan Kapolri ini tidak mau peringatan hari ibu setiap 22 Desember hanya menjadi ritual semata, tapi Kemendagri harus melakukan sesuatu peran yang nyata.

Baca Juga

DPR Lepas Tangan Kalau Mendagri Tito Perpanjang Izin FPI

"Suatu saat saya ingin Mendagri juga dari Wanita," kata Tito usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-20 di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (23/12).

Tito menyebut emansipasi wanita di Indonesia cukup maju dalam hal posisi dan jabatan. Sebut saja, beberapa pos di Kementerian saat ini banyak diisi oleh wanita.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

Di dalam sejarah perjalanan bangsa, kata Tito, telah mencatat adanya Presiden wanita pertama di Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR wanita pertama Republik Indonesia, Puan Maharani. Tito berharap itu terjadi juga di pos Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

"Sekjen Kemendagri dulu juga pernah wanita (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Ibu Siti Nurbaya," ucap Tito dilansir Antara.

Ia menambahkan telah banyak juga Gubernur Wanita seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, juga ada Wali Kota serta Bupati Wanita yang berperan baik di Republik ini.

"Wakil Gubernur juga ada wanita, Bupati juga banyak sekali wanita," tambah Tito.

Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara yang hebat dalam emansipasi wanita menurut pandangan Tito.

Baca Juga

Tito Sengaja Dijadikan Mendagri Berantas ASN Bandel dan Terpapar Radikalisme

"Mungkin kalau tidak ada 22 Desember itu, termasuk juga jasa dari ibu Kartini, yang diperingati tanggal 21 April, mungkin emansipasi wanita Indonesia tidak seperti sekarang ini," kata dia. (*)

#Tito Karnavian #Mendagri #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Bagikan