Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak bisa diintervensi soal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam ( FPI).
Dasco menilai terkait AD/ART yang dipersoalkan Tito, ia meminta mantan Kapolri itu dan Menteri Agama Fachrul Razi saling berkomunikasi dan melakukan kajian bersama.
Baca Juga
Menteri Agama Pastikan FPI Terbukti Setia NKRI Bukan Seperti HTI
"Nah kemudian ada di dalam AD/ART itu yang mungkin harus disinkronisasi atau kemudian dikaji oleh Kemendagri dan masing-masing, mari sama-sama hormati dan kita lihat," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Dasco meyakini, Tito akan mengambil keputusan yang tepat terkait perpanjangan SKT FPI. Ia meminta, publik menerima apapun keputusan dari Mendagri.
"Kalau kami, sepanjang itu rekomendasi sudah terpenuhi ya, kita lihat. Tentang kajian-kajian yang ada, ya kita persilakanlah ambil jalan yang terbaik untuk semua pihak," kata dia.
Ia menyarankan agar FPI segera memenuhi rekomendasi dari Kementerian Agama agar SKT bisa segera dikeluarkan. Rekomendasi tersebut yakni membuat pernyataan tertulis di atas materai untuk setia pada Pancasila, NKRI, ditambah tidak akan melanggar hukum.
Baca Juga
Polemik Perpanjangan Izin FPI, Mendagri Singgung Istilah NKRI Bersyariah
"Ya kalau menurut saya secara normatif kan kementrian agama sudah berikan rekomendasi. Rekomendasi itu memag ada berapa hal yang waktu itu belum dipenuhi, kan alasannya waktu itu belum terpenuhinya bebrapa persyaratan," kata Dasco
Bila syarat dari Kemenag ini terpenuhi, menurut Dasco kewenangan selanjutnya adalah berada pada Kemendagri yang akan menentukan keluar tidaknya SKT untuk FPI. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun memandang Mendagri Tito Karnavian neniliki kajian sendiri bagi FPI.
"Nanti kita lihat seperti apa itu (kajiannya), dan adalah kewenangan dari Pak Tito selaku Mendagri. Kami juga tak mau melakukan intervensi apa-apa nanti kami diam-diam lihat," jelas Dasco.
Baik sebagai pimpinan DPR maupun politikus Gerindra, Dasco tak mau berkomentar lebih jauh sebelum hasil kajian Kemendagri keluar. Salah satu yang dikaji menurut Dasco adalah soal AD/ART FPI.
"Kalau kemudian wilayahnya Kemenag yang kurang persyaratannya sudah dipenuhi, nah kemudian ada di dalam AD/ART itu yang mungkin harus disinkronisasi atau kemudian dikaji oleh Kemendagri. Dan masing-masing mari sama-sama hormati," ucapnya.
Baca Juga
Ia berharap Mendagri Tito bisa mengambil jalan terbaik.
"Ya kan kalau kami sepanjang itu rekomendasi itu sudah terpenuhi ya kita lihat Mendagri tentang kajian-kajian yang ada. Ya kita persilakan lah ambil jalan yang terbaik untuk semua pihak," ujar Dasco. (Knu)
