Menteri Susi Dukung Bareskrim Ungkap Kasus Dugaan Korupsi di Ditjen KKP

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 03 Juni 2015
Menteri Susi Dukung Bareskrim Ungkap Kasus Dugaan Korupsi di Ditjen KKP

Menteri Susi siap membuka pintu lebar-lebar kepada Bareskrim untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di Ditjen KKP (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung Bareskrim untuk terus menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam pengadaan mesin gen set senilai Rp. 32,1 Milliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) KKP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 silam.

“Kita terbuka untuk disidik lebih jauh,” tuturnya ketika dihubungi merahputih.com, Jakarta, Rabu, (3/6).

Menurut Susi, Kasus ini harus segera diungkapkan. Sebab selain merugikan Negara. Kasus ini juga akan berdampak besar terhadap citra Indonesia khususnya di sektor maritim. Oleh sebab itu Susi meminta pihak Bareskrim untuk trrus menindak lebih lanjut kasus ini. Bahkan menurutnya jika sudah terbukti siapapun yang bersalah. Susi meminta kepada pihak aparat menindaknya tanpa pandang bulu.

“Kalau terbukti siapapun yang bersalah harus ditindak,”sambungnya.

Susi berjanji tidak akan menghalang-halangi pihak Bareskrim untuk terus mengungkapkan kasus ini.

“Saya tidak akan menghalangi penyidikan.”tegasnya.

Untuk diketahui, penyidik dari Bareskrim Polda Metro Jaya (PMJ) saat ini tegah menyelidiki adanya dugaan Korupsi di Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendalami bagaimana modus dan siapa tersangkanya. Sampai saat ini beberapa saksi telah diperiksa Bareskrim terkait kasus dugaan korupsi di Ditjen KKP. (rfd)

Baca Juga:

Terungkap Skenario Lengserkan Menteri Susi

Berikan Kredit kepada Nelayan, Menteri Susi Gandeng OJK

Menteri Susi Dipanggil Ikan Paus oleh Security KKP

#KKP #Kasus Korupsi #Menteri Susi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Kali ini penyidik mendalami aliran uang yang diduga berasal dari produksi batu bara per metrik ton. 

Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Nadiem Makarim Curhat di Sidang Korupsi Chromebook, Menyesal Jadi Menteri?
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 ini mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai saran kolega
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Nadiem Makarim Curhat di Sidang Korupsi Chromebook, Menyesal Jadi Menteri?
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Nabil Husein Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari
KPK memeriksa Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Nabil Husein sebagai saksi dalam pengembangan kasus korupsi Rita Widyasari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
KPK Periksa Anggota DPR Nabil Husein Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK memperpanjang masa penahanan Silmy Karim dan tujuh tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA selama 40 hari untuk melengkapi alat bukti dan penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Eks Bupati Pati Sudewo menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang. Jaksa mengungkap gratifikasi proyek perkeretaapian senilai Rp 1,37 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Sidang Perdana Eks Bupati Pati Sudewo, Jaksa Ungkap Dugaan Gratifikasi Rp 1,37 Miliar
Indonesia
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Direktur Utama Maktour, Fuad Hasan Maksyur, belum memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena kondisi kesehatan menurun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK memeriksa Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Bagikan