Menpan RB Katakan Digitalisasi Birokrasi Buat ASN Bekerja Lebih Baik

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 18 Februari 2023
Menpan RB Katakan Digitalisasi Birokrasi Buat ASN Bekerja Lebih Baik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan digitalisasi birokrasi menjadi kunci untuk mendorong kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih baik.

"Presiden memberikan pesan agar birokrasi tidak boleh njelimet (berbelit-belit) lagi, sehingga pelayanannya harus cepat," kata Anas di sela-sela kegiatan Reuni SMA Negeri 1 Jember, di Taman Botani, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

Baca Juga:

Menpan RB Belum Putuskan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Menurut dia, tema Kementerian PAN RB adalah bergerak untuk reformasi berdampak, sehingga digitalisasi birokrasi menjadi pilihan agar ke depan pelayanan birokrasi bisa lebih cepat, bisa lebih transparan, dan bisa lebih murah.

Ia mengatakan pihaknya sedang mendorong kinerja birokrasi agar bisa ditingkatkan karena rakyat sekarang ingin lebih mendapatkan pelayanan yang baik dan mungkin pekerjaan birokrasi sekarang sudah berjalan bagus.

"Tapi rakyat menuntut lebih berdampak. Jangan sampai ASN sibuk, tapi dampaknya tidak terlalu banyak untuk rakyat, sehingga kami mendorong birokrasi bergerak dan berdampak," katanya.

Baca Juga:

Baru Menjabat, Azwar Anas Perintahkan Pegawai Kemenpan RB Rombak Pola Kerja

Menjelang Pemilu 2024, kata Anas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan beberapa lembaga lain sudah menjalin nota kesepahaman agar bisa dipatuhi oleh semua ASN.

"Tujuannya untuk mewujudkan netralitas ASN di tahun politik saat Pemilu 2024," ucap mantan Bupati Banyuwangi ini

Ia menjelaskan arahan, sanksi, dan berbagai langkah untuk para ASN yang melanggar itu sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi.

"Oleh karena itu, ASN harus netral menjadi bagian yang tidak bisa ditawar untuk menghadapi kegiatan politik pada Pemilu 2024," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Jabat Menpan-RB, Azwar Anas Langsung Benahi Birokrasi dengan Digitalisasi

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #Birokrasi Pemerintah #Menpan RB #Abdullah Azwar Anas
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Cuaca ekstrem melanda Jakarta. Pemprov DKI menerapkan WFH bagi ASN dan pegawai swasta hingga 28 Januari 2026. Ini aturan lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH
Indonesia
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Pemerintah Kota Solo mulai uji coba Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di 9 OPD. Kebijakan ini terkait efisiensi anggaran dan evaluasi kinerja.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Pemkot Solo Mulai Uji Coba WFA untuk ASN, Efisiensi Anggaran Jadi Alasan
Indonesia
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh layanan publik berjalan normal pada hari pertama kerja 2026. Tingkat kehadiran pegawai tercatat mencapai 99 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Hari Pertama Kerja 2026, Pemprov DKI Serahkan SK Pengangkatan 16.426 PPPK Paruh Waktu
Indonesia
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari mana saja atau WFA selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, berlaku 29–31 Desember. Layanan publik tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
ASN Diperbolehkan WFA Jelang Tahun Baru 2026, Layanan Publik Tetap Jalan
Indonesia
Putusan Final, Menteri PANRB Bakal Ikuti Aturan Polisi Dilarang Jabat di Lembaga Sipil
Rini mengatakan, jajarannya siap menjalankan putusan tersebut dan segera berkoordinasi dengan Polri untuk melaksanakan putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Putusan Final, Menteri PANRB Bakal Ikuti Aturan Polisi Dilarang Jabat di Lembaga Sipil
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Indonesia
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Pramono sebut kegiatan ini menjadi salah satu langkah membentuk ASN yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
Lepas 1.700 Peserta ASN Run 2025, Gubernur Pramono: Bukti Jakarta Aman Gelar Event Besar
Indonesia
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Komisi E akan mengawal hal ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Indonesia
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Seorang pegawai Kementerian Agama ditangkap Densus 88 atas dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Hasil ini menjadi sinyal penting perlunya konsultasi lebih lanjut dengan tenaga profesional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 21 Juli 2025
Dinkes DKI Jakarta Ungkap 15 Persen ASN Terindikasi Memiliki Masalah Kesehatan Mental
Bagikan