Menkominfo Ajak Pengelola MarketPlace Tingkatkan Transaksi UMKM

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 April 2022
Menkominfo Ajak Pengelola MarketPlace Tingkatkan Transaksi UMKM

Menkominfo Johnny G. Plate dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/4). Foto: Kominfo/AYH

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi afirmasi dan akselerasi penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan peran pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak pemilik dan pengelola lokapasar (e-commerce) untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku UMKM di platform digital.

Baca Juga

Bank DKI Sediakan Modal Mulai Rp 5 Juta untuk UMKM di Jakarta

“Melalui Forum Ekonomi Digital Kominfo ini saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dalam rangka peningkatan tranksaksi penjualan UMKM dalam platform lokapasar,” kata Johnny di Jakarta, Senin (4/4).

Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menyatakan digitalisasi telah menjadi solusi pelaku UMKM dan koperasi tetap bertahan dan tumbuh bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu, Pemerintah memanfaatkan momentum pascapandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital.

Di tahun 2022 ini Pemerintah di bawah leadership Presiden Jokowi menargetkan 20 Juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi COVID-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital.

Baca Juga

Aplikasi Permudah UMKM Mengurus Perizinan Ekspor-Impor

"Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024," jelas Johnny.

Pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu telah disampaikan Kepala Negara kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Dirut BUMN di Bali bulan lalu.

“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun ini, ditargetkan 1 juta UMKM masuk ke e-katalog dan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM,” tuturnya.

Johnny menyatakan sesuai hasil studi berbagai lembaga kajian dan penelitian pada tahun 2021 produk impor yang dijual melalui platform e-commerce masih sangat dominan.

"Diperkiran porsi produk impor yang dijual bisa mencapai 90 persen sehingga perlu ada kerjasama kementerian/lembaga dengan pelaku marketplace untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dalam marketplace,” pungkasnya. (dka)

Baca Juga

Kemendag Pantau E-Commerce Yang Tidak Tampilkan Produk UMKM

#UMKM #Menkominfo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
13 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Halal, Banten Nomor 1 Dalam Pendaftaran
Secara nasional 13 juta produk yang sudah sertifikasi halal itu memang terbesarnya yaitu 80 persen dari pelaku usaha mikro kecil
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
13 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Halal, Banten Nomor 1 Dalam Pendaftaran
Indonesia
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
"TVRI akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang bisa dinikmati masyarakat."
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
Indonesia
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Masih di Bawah Target RPJMN
Realisasinya baru mencapai 18,3 persen atau sekitar Rp 1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 270 triliun merupakan penyaluran KUR
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Masih di Bawah Target RPJMN
Indonesia
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yang berarti legal dan logis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Indonesia
Usaha Mikro Diklaim Telah Dapat Kucuran KUR Rp 70 Triliun, Bakal Perbanyak Wirausaha
Pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sedikitnya 10 juta masyarakat dapat bekerja secara formal atau menjadi wirausaha.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Mei 2026
Usaha Mikro Diklaim Telah Dapat Kucuran KUR Rp 70 Triliun, Bakal Perbanyak Wirausaha
Indonesia
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Mbloc menjadi salah satu rujukan dan contoh yang positif, salah satu kolaborasi pemanfaatan fasilitas publik yang akhirnya memberikan ruang, ruang berkumpul para anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Indonesia
Harga Minyak Goreng Merangkak Naik, DPR Minta Pemerintah Kendalikan Harga
DPR RI minta pemerintah segera kendalikan harga minyak goreng yang naik di sejumlah daerah. Kenaikan berdampak pada masyarakat dan UMKM.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Harga Minyak Goreng Merangkak Naik, DPR Minta Pemerintah Kendalikan Harga
Indonesia
Penaikan Harga Elpiji Picu Beban Ganda UMKM, Komisi VII Minta Pemerintah Turun Tangan
Pemerintah perlu menghadirkan solusi konkret melalui skema bantuan langsung, kemudahan akses kredit, hingga relaksasi cicilan perbankan bagi pelaku UMKM.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Penaikan Harga Elpiji Picu Beban Ganda UMKM, Komisi VII Minta Pemerintah Turun Tangan
Indonesia
Bahan Baku Plastik Dari Timur Tengah Tersendat, UMKM Indonesia Tertekan
Tekanan yang dihadapi oleh industri plastik global ini merupakan dampak dari gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang memperpanjang ketegangan geopolitik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Bahan Baku Plastik Dari Timur Tengah Tersendat, UMKM Indonesia Tertekan
Indonesia
DPR Minta Wacana Larangan Vape Dikaji Matang, Jangan Abaikan Dampak Ekonomi
DPR meminta pemerintah untuk mengkaji wacana larangan vape. Hal itu harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
DPR Minta Wacana Larangan Vape Dikaji Matang, Jangan Abaikan Dampak Ekonomi
Bagikan