Menkominfo Ajak Pengelola MarketPlace Tingkatkan Transaksi UMKM


Menkominfo Johnny G. Plate dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/4). Foto: Kominfo/AYH
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi afirmasi dan akselerasi penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan peran pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak pemilik dan pengelola lokapasar (e-commerce) untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku UMKM di platform digital.
Baca Juga
Bank DKI Sediakan Modal Mulai Rp 5 Juta untuk UMKM di Jakarta
“Melalui Forum Ekonomi Digital Kominfo ini saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dalam rangka peningkatan tranksaksi penjualan UMKM dalam platform lokapasar,” kata Johnny di Jakarta, Senin (4/4).
Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menyatakan digitalisasi telah menjadi solusi pelaku UMKM dan koperasi tetap bertahan dan tumbuh bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu, Pemerintah memanfaatkan momentum pascapandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital.
Di tahun 2022 ini Pemerintah di bawah leadership Presiden Jokowi menargetkan 20 Juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi COVID-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital.
Baca Juga
"Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024," jelas Johnny.
Pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu telah disampaikan Kepala Negara kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Dirut BUMN di Bali bulan lalu.
“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun ini, ditargetkan 1 juta UMKM masuk ke e-katalog dan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM,” tuturnya.
Johnny menyatakan sesuai hasil studi berbagai lembaga kajian dan penelitian pada tahun 2021 produk impor yang dijual melalui platform e-commerce masih sangat dominan.
"Diperkiran porsi produk impor yang dijual bisa mencapai 90 persen sehingga perlu ada kerjasama kementerian/lembaga dengan pelaku marketplace untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dalam marketplace,” pungkasnya. (dka)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Aktivitas UMKM Budidaya Ikan Mas Koki Beromzet Ratusan Juta

Pramono Targetkan Tahun Ini Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal

Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029

Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM

Bank Jakarta dan Indogrosir Resmikan Toko Mandiri Difabel, Bantu Bangun Ekosistem UMKM

Gubernur Pramono Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok Tak Akan Matikan Bisnis UMKM

Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang

UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa

UMKM Binaan KAI Siap Go Global Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI
