Menkominfo Ajak Pengelola MarketPlace Tingkatkan Transaksi UMKM

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 April 2022
Menkominfo Ajak Pengelola MarketPlace Tingkatkan Transaksi UMKM

Menkominfo Johnny G. Plate dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/4). Foto: Kominfo/AYH

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi afirmasi dan akselerasi penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan peran pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak pemilik dan pengelola lokapasar (e-commerce) untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku UMKM di platform digital.

Baca Juga

Bank DKI Sediakan Modal Mulai Rp 5 Juta untuk UMKM di Jakarta

“Melalui Forum Ekonomi Digital Kominfo ini saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dalam rangka peningkatan tranksaksi penjualan UMKM dalam platform lokapasar,” kata Johnny di Jakarta, Senin (4/4).

Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menyatakan digitalisasi telah menjadi solusi pelaku UMKM dan koperasi tetap bertahan dan tumbuh bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu, Pemerintah memanfaatkan momentum pascapandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital.

Di tahun 2022 ini Pemerintah di bawah leadership Presiden Jokowi menargetkan 20 Juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi COVID-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital.

Baca Juga

Aplikasi Permudah UMKM Mengurus Perizinan Ekspor-Impor

"Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024," jelas Johnny.

Pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu telah disampaikan Kepala Negara kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Dirut BUMN di Bali bulan lalu.

“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun ini, ditargetkan 1 juta UMKM masuk ke e-katalog dan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM,” tuturnya.

Johnny menyatakan sesuai hasil studi berbagai lembaga kajian dan penelitian pada tahun 2021 produk impor yang dijual melalui platform e-commerce masih sangat dominan.

"Diperkiran porsi produk impor yang dijual bisa mencapai 90 persen sehingga perlu ada kerjasama kementerian/lembaga dengan pelaku marketplace untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dalam marketplace,” pungkasnya. (dka)

Baca Juga

Kemendag Pantau E-Commerce Yang Tidak Tampilkan Produk UMKM

#UMKM #Menkominfo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Berita Foto
Aktivitas UMKM Budidaya Ikan Mas Koki Beromzet Ratusan Juta
Pekerja memisahkan ikan mas koki (Carassius auratus) di Pembudidaya Ikan Hias Mas Koki, CCB Goldfish Farm, Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/10/2025).
Didik Setiawan - Senin, 13 Oktober 2025
Aktivitas UMKM Budidaya Ikan Mas Koki Beromzet Ratusan Juta
Indonesia
Pramono Targetkan Tahun Ini Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal
Pemerintah DKI secara konsisten terus menjalankan program sertifikasi halal mulai 2015 hingga kini.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Pramono Targetkan Tahun Ini Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal
Berita Foto
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Pekerja melipat kaos saat proses produksi UMKM Konveksi Rumahan di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Indonesia
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
TikTok telah menjadi ekosistem penting bagi UMKM yang membuka ases pasar lebih luas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
Indonesia
Bank Jakarta dan Indogrosir Resmikan Toko Mandiri Difabel, Bantu Bangun Ekosistem UMKM
TMI Difabel jadi wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna grahita, dalam mengelola usaha ritel modern.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Bank Jakarta dan Indogrosir Resmikan Toko Mandiri Difabel, Bantu Bangun Ekosistem UMKM
Indonesia
Gubernur Pramono Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok Tak Akan Matikan Bisnis UMKM
Pengunjung tempat hiburan tetap dapat merokok, namun hanya di ruangan khusus yang telah disediakan.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Gubernur Pramono Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok Tak Akan Matikan Bisnis UMKM
Indonesia
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Indonesia
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
MRT sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp 300 ribu untuk anggota koperasi dan Rp 1,5 juta untuk pedagang di luar anggota koperasi
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
Indonesia
UMKM Binaan KAI Siap Go Global Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI
KAI dorong UMKM naik kelas dengan sertifikasi halal, BPOM, dan HKI.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
UMKM Binaan KAI Siap Go Global Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI
Bagikan