Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Menkominfo Ajak Pengelola MarketPlace Tingkatkan Transaksi UMKM

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 April 2022
Menkominfo Ajak Pengelola MarketPlace Tingkatkan Transaksi UMKM

Menkominfo Johnny G. Plate dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/4). Foto: Kominfo/AYH

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi afirmasi dan akselerasi penggunaan produk dalam negeri untuk meningkatkan peran pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.

Menindaklanjuti hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengajak pemilik dan pengelola lokapasar (e-commerce) untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku UMKM di platform digital.

Baca Juga

Bank DKI Sediakan Modal Mulai Rp 5 Juta untuk UMKM di Jakarta

“Melalui Forum Ekonomi Digital Kominfo ini saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dalam rangka peningkatan tranksaksi penjualan UMKM dalam platform lokapasar,” kata Johnny di Jakarta, Senin (4/4).

Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menyatakan digitalisasi telah menjadi solusi pelaku UMKM dan koperasi tetap bertahan dan tumbuh bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu, Pemerintah memanfaatkan momentum pascapandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital.

Di tahun 2022 ini Pemerintah di bawah leadership Presiden Jokowi menargetkan 20 Juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi COVID-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital.

Baca Juga

Aplikasi Permudah UMKM Mengurus Perizinan Ekspor-Impor

"Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024," jelas Johnny.

Pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu telah disampaikan Kepala Negara kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Dirut BUMN di Bali bulan lalu.

“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun ini, ditargetkan 1 juta UMKM masuk ke e-katalog dan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM,” tuturnya.

Johnny menyatakan sesuai hasil studi berbagai lembaga kajian dan penelitian pada tahun 2021 produk impor yang dijual melalui platform e-commerce masih sangat dominan.

"Diperkiran porsi produk impor yang dijual bisa mencapai 90 persen sehingga perlu ada kerjasama kementerian/lembaga dengan pelaku marketplace untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dalam marketplace,” pungkasnya. (dka)

Baca Juga

Kemendag Pantau E-Commerce Yang Tidak Tampilkan Produk UMKM

#UMKM #Menkominfo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Indonesia
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro  Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Selain mengutamakan produk lokal, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam perdagangan digital.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Indonesia
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Data Sistem Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia pada 2025, total kredit perbankan mencapai Rp 8.149 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Indonesia
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
PNM memperluas layanan keuangan ke wilayah 3T melalui 516 unit dari total 4.035 jaringan pelayanan. Fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
Indonesia
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya agar status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Komisi VII DPR meminta Kemendag dan Komdigi membentuk tim audit independen untuk mengusut dugaan penahanan dana pelaku UMKM di TikTok Shop.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Indonesia
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
SPAI menolak pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM. Desak pemerintah mengakui mereka sebagai pekerja dan menjamin hak ketenagakerjaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
Indonesia
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
OJK mengapresiasi dukungan Bank Jakarta dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan inklusi keuangan di DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Bagikan