Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Balai Latihan Kerja Bakal Jadi Tempat Inkubator Bisnis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 01 Februari 2026
Balai Latihan Kerja Bakal Jadi Tempat Inkubator Bisnis

Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan atau alumni.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, buka kesempatan kerja serta wirausaha lebih luas.

“Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai klinik produktivitas, talent and innovation hub (TIH), serta inkubator bisnis,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha.

Baca juga:

59 BLK Bakal Disulap Jadi Sekolah Rakyat, Lulusan Bakal Dapat Sertifikasi Vokasi

Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.

“Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai klinik produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak.

Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).

“Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli. (*)

#BLK #Bisnis #UMKM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Indonesia
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juli 2026
Bunga Pinjaman Bagi Pelaku Usaha Mikro  Turun Dari 22,5 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Selain mengutamakan produk lokal, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam perdagangan digital.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Alogaritma Platform E-Commerce Harus Utamakan Produk UMKM Dalam Negeri
Indonesia
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Data Sistem Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia pada 2025, total kredit perbankan mencapai Rp 8.149 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
UMKM Indonesia Butuh Suntikan Kredit Rp 540 Triliun
Indonesia
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
PNM memperluas layanan keuangan ke wilayah 3T melalui 516 unit dari total 4.035 jaringan pelayanan. Fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Transformasi PNM di Bawah Danantara, Perluas Pemberdayaan UMKM hingga Wilayah 3T
Indonesia
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan secepatnya agar status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Ojol Bakal Masuk Sebagai UMKM
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Komisi VII DPR meminta Kemendag dan Komdigi membentuk tim audit independen untuk mengusut dugaan penahanan dana pelaku UMKM di TikTok Shop.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Audit TikTok Shop usai Dugaan Penahanan Dana UMKM
Indonesia
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
SPAI menolak pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo dikategorikan sebagai UMKM. Desak pemerintah mengakui mereka sebagai pekerja dan menjamin hak ketenagakerjaan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
SPAI Tolak Pengemudi Ojol Masuk Kategori UMKM, Minta Pemerintah Akui sebagai Pekerja
Indonesia
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
OJK mengapresiasi dukungan Bank Jakarta dalam Program Pengembangan Ekonomi Daerah yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan inklusi keuangan di DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
OJK Apresiasi Dukungan Bank Jakarta Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Program PED
Indonesia
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Implementasinya harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil pelaku UMKM.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Pajak Pedagang Online Harus Lihat Kondisi Riil
Bagikan