Mendagri Sebut Jokowi Akan Terbitkan Perpres Pengadaan Logistik Pemilu
Zulfikar Sy - Rabu, 13 April 2022
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (5/4/2022). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
MerahPutih.com - Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) yang mengatur pengadaan barang dan jasa terkait logistik Pemilu 2024.
"Bapak Presiden juga dia membuat perpres yang spesifik mengenai pengadaan logistik pemilu. Ini salah satu komitmen pemerintah mendukung penyelenggaraan pemilu," kata Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Baca Juga:
PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu
Tito mengatakan, kehadiran perpres ini akan memudahkan pengadaan logistik pemilu yang selama ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Apalagi, pengadaan logistik ini juga terkait dengan waktu kampanye pemilu.
Presiden Jokowi, kata mantan Kapolri ini, juga sudah memerintahkan Menko Polhukam untuk menyiapkan aturan-aturan teknis penyelenggaraan pemilu.
"Beliau (Jokowi) sudah memerintahkan kepada Menko Polhukam dan kami semua untuk merancang regulasi yang diperlukan (terkait Pemilu)," ujarnya.
Baca Juga:
Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang
Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat yakni pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2022.
"Kami tetap berkomitmen pada hasil RDP pada 24 Januari 2022, bahwa pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024," tutup Tito. (Pon)
Baca Juga:
Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
