Mendagri Ajak Pemda Tangani Virus Corona Tanpa Membuat Kepanikan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 17 Maret 2020
Mendagri Ajak Pemda Tangani Virus Corona Tanpa Membuat Kepanikan

Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat rapat terkait penanganan virus corona di Balai Kota, Rabu (17/3). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian penularan virus corona atau Covid-19 tanpa membuat kepanikan di tengah masyarakat. Hal itu dikatakannya usai bertemu langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/03).

"Kita memahami bahwa Covid-19 ini sebetulnya menimbulkan dampak kematian yang relatif rendah dibandingkan dengan virus yang lainnya. Kita tidak ingin kemudian isu yang muncul ke publik membuat panik sehingga akhirnya muncul dampak lain selain masalah virus itu sendiri, termasuk masalah ekonomi, dan lain-lain," kata Tito.

Baca Juga:

Di Tengah Wabah Corona, Ketua DPRD Pastikan Pemilihan Wagub Sesuai Jadwal

Tanpa bermaksud meremehkan virus yang tengah menjadi pandemi itu, Tito menilai, Covid-19 dapat diantisipasi dan dilakukan langkah mitigasi untuk penanganan dan penularannya.

"Meskipun sekali lagi tingkat kematian Covid-19 ini relatif rendah, banyak case menunjukkan bahwa banyak yang sembuh. Mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat, namun tentunya kita juga berkewajiban mencegah terjadinya penularan," ujarnya.

Home Affairs Minister Tito Karnavian. (ANTARA/HO-FB DKI Jakarta Provincial Administration)
Home Affairs Minister Tito Karnavian. (ANTARA/HO-FB DKI Jakarta Provincial Administration)

"Oleh karena itu, kita diskusikan bagaimana untuk membendung penularan, terutama untuk yang berisiko tinggi karena daya tahan yang rendah karena usia lanjut atau adanya penyakit bawaan," kata Tito menambahkan.

Baca Juga:

Kukuh Minta Pasien Bergejala Corona Isolasi Diri, Pemerintah Harap Keluarga Ikhlas

Mengutip berbagai sumber, termasuk pernyataan Ketua Ikatan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto, menyebutkan bahwa case fatality rate atau angka kematian COVID-19 lebih kecil dibanding SARS dan MERS.

Agus juga menjabarkan mortalitas pembanding antara ketiga virus tersebut. SARS memiliki risiko kematian sebesar 10%, MERS sebesar 40%, sementara COVID-19 hanya sebesar 2% hingga 3%.

Oleh karena itu, Mendagri mengajak semua pihak untuk optimistis melakukan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 dengan melakukan tindakan preventif hingga mitigasi yang tepat. (Pon)

Baca Juga:

Sebanyak 51 Orang di Jakarta Positif Corona

#Virus Corona #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Kekosongan jabatan akan diisi Wakil Bupati Aceh Selatan, yaitu Baital Makadis.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Bagikan