Menaker Ida Fauziah Minta Pekerja Taati Larangan Mudik Lebaran
Zulfikar Sy - Kamis, 06 Mei 2021
Menaker Ida Fauziyah ketika meninjau vaksinasi pekerja yang dilangsungkan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (4/5/2021). (FOTO ANTARA/Prisca Triferna)
MerahPutih.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan pekerja dan buruh untuk menaati larangan mudik Lebaran 2021, mulai pada Kamis (6/5) ini hingga 17 Mei mendatang.
"Saya mengajak kepada kita semua untuk sementara menunda dulu mudik Lebaran kali ini," kata Menaker Ida Fauziah dalam pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis (6/5).
Ia mengatakan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat, termasuk mudik yang merupakan tradisi masyarakat Indonesia, dapat menyebabkan lonjakan kasus COVID-19.
Baca Juga:
Belasan Ribu Warga Jakarta Curi Start Mudik Gunakan Kereta Api
Secara khusus, ia mengajak agar dapat belajar dari negara-negara lain yang mengalami peningkatan kasus secara signifikan dan memiliki varian COVID-19 baru seperti di India.
Karena itu, dalam pernyataannya, Menaker mengajak agar semua lapisan masyarakat tidak hanya melakukan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, tapi, harus juga melakukan 2M lainnya, yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dengan tidak melakukan mudik pada tahun ini.
Sebelumnya, Menaker telah mengeluarkan urat Edaran (SE) Menteri ketenagakerjaan RI Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Baca Juga:
Ratusan Pemudik Langsung Diputar Balik saat Keluar Ibu Kota Melalui Tol
SE tersebut berisi imbauan kepada pekerja, buruh swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada 6-17 Mei 2021 sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Penerbitan SE itu dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja, buruh swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI). (*)
Baca Juga:
Gibran: Lebaran Tahun Ini Bapak Enggak Mudik, Halal Bihalal Daring Saja
Bagikan
Berita Terkait
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
