Mula Akmal
MerahPutih.com - Memasuki tahun politik, tempat ibadah rawan dijadikan lokasi kampanye terselubung.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menuturkan, kalau ingin berpolitik di masjid maka harus mencontoh apa yang dilakukan pada masa Rasulullah.
Baca Juga:
Menag Yaqut Ajak Umat Islam Salat Gaib untuk Korban Agresi Israel
Pada masa Rasulullah, menurut Menag, masjid adalah tempat membicarakan politik untuk persatuan umat dan tidak terkait dengan perbedaan kepentingan. Inilah high politics.
"Dulu Nabi Muhammad SAW di masjid melakukan politik keumatan atau istilahnya sekarang high politics, tidak terkait dengan perbedaan kepentingan, dan justru sebaliknya mempersatukan perbedaan dari berbagai kabilah di sana," kata Yaqut dalam keteranganya yang dikutip di Jakarta, Kamis (9/11).
Hal ini berbeda dengan yang terjadi saat ini. Kegiatan politisasi yang dilakukan di masjid pada saat ini justru cenderung memecah belah umat dan mengkotak-kotakkan umat.
"Ketika melakukan konsolidasi politik di masjid, justru terjadi pengkotakan. Ini tidak boleh kita biarkan," ucap Menag Yaqut.
Ia mengungkapkan aktivitas politik di masjid saat ini sering dikaitkan dengan aktivitas Nabi Muhammad saat membangun peradaban di Madinah dengan berpolitik di masjid pada zaman dahulu.
Baca Juga:
Menag Yaqut: Posisi Indonesia Jelas, Berdiri Bersama Palestina
Menurutnya, hal ini berbeda dengan yang terjadi pada zaman sekarang dan tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di zaman dahulu.
Ia menuturkan, pada masa Nabi, politik yang berjalan di masjid itu adalah politik yang mempersatukan banyaknya kabilah-kabilah yang berbeda.
Namun, di kondisi dewasa ini, jika masjid dijadikan alat berpolitik justru yang terjadi adalah pengkotak-kotakkan.
"Itu berbanding terbalik dengan politik pada masa Rasulullah," jelasnya. (Knu)
Baca Juga:
Menag Tak Akan Cabut Pernyataan Soal Jangan Pilih Pemimpin Bermulut Manis
