Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengaku mendapat 33,30 persen pengaduan dari masyarakat selama pandemi COVID-19. Pengaduan ini rentang waktu Maret hingga Juli 2020 terkait produk kesehatan yang sulit didapatkan.
"Meliputi keluhan masker, hand sanitizer dan obat-obatan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat konfrensi pers, Senin (10/8)
Sejak awal-awal COVID-19 diketahui mulai menjangkit masyarakat di Indonesia, tidak lama kemudian masker, hand sanitizer hingga obat-obat juga menjadi langka atau susah didapatkan. Sebab, pada saat bersamaan ketiga produk kesehatan tersebut langsung menjadi fokus dan perhatian utama masyarakat yang mengakibatkan indikator pengaduan meningkat ke YLKI.
Baca juga:
YLKI juga menerima sekitar 2,70 persen aduan dari masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit yang menurun saat pandemi. "Keluhan layanan kesehatan ini juga termasuk BPJS Kesehatan hingga masyarakat yang ditolak rumah sakit dengan alasan-alasan tertentu," katanya.
Tingginya keluhan dan pengaduan dari masyarakat tersebut, YLKI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyikapinya terutama di masa pandemi. Pada dasarnya, keluhan produk kesehatan bukanlah yang tertinggi diterima YLKI. Pengaduan terbanyak yaitu menyangkut pengembalian dana dan pengaturan jadwal ulang yakni 38,80 persen.
YLKI juga menerima aduan di bidang lainnya di antaranya terkait penghapusan rute Transjakarta sebanyak 2,70 persen, penumpukan orang di supermarket dan halte 5,50 persen. Selanjutnya pada rentang Maret hingga Juli 2020 YLKI juga menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terkait restrukturisasi hutang sekitar 11,11 persen dan pengaduan lainnya 2,70 persen.
Sementara itu, lemahnya literasi masyarakat terhadap produk obat, jamu, dan herbal, berpontesi dimanfaatkan oleh orang untuk mengklaim bahwa mereka berhasil menemukan obat tersebut. Terlebih lagi, pihak berwenang juga belum optimal melakukan penegakan hukum terkait hal itu. Tulus sendiri menyoroti soal banyaknya over klaim oleh jamu tradisional atau herbal di media sosial, seperti klaim anti kanker, darah tinggi, asam urat dan lainnya.
Kasus-kasus yang sudah masuk ke ranah hukum mengenai produk herbal yang tidak mengantongi izin edar BPOM, hanya divonis hukuman ringan dan tidak memberi efek jera bagi pelakunya. Hal ini yang kemudian memicu kasus ini terus berulang.
"Jalan keluar yang saya rekomendasikan memperbarui politik manajemen penanganan wabah, tak bisa atasi pandemi jangan mimpi ekonomi akan membaik. Mendorong peningkatan literasi masyarakat konsumen terhadap produk obat, jamu tradisional, dan herbal," tuturnya.
Pemerintah masih terlalu fokus pada aspek ekonomi dan cenderung lemah dalam penanganan masalah kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya angka serapan stimulus kesehatan yang dianggarkan pemerintah untuk mengatasi dampak COVID-19.
Baca juga:
Tulus pun menilai Pemerintah keliru karena mengutamakan aspek ekonomi, dibanding aspek Kesehatan, padahal penanganan pandemi COVID-19 adalah dasar utama yang harus diselesaikan lebih dulu.
"Pejabat-pejabat publik memberikan contoh yang buruk dalam merespon pandemi juga turut mempengaruhi banyak bermunculannya obat virus corona. Mulai dari nasi kucing anti corona, doa anti corona, sampai kalung eucalyptus oleh Kementerian Pertanian. Artinya selevel pejabat publik kok bisa memberikan contoh yang tidak baik dan tidak produktif," pungkasnya. (Knu)
