Noer Ardiansjah
Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting.
Pasalnya, menurut dia, sejak berdiri 15 tahun lalu, lembaga antirasuah itu luput dari pengawasan.
"Sejak kelahiran KPK sejak 2002, praktis luput dari pengawasan, karena ketika kritik KPK, berarti antikorupsi, melemahkan KPK," kata Masinton dalam diskusi bertajuk “Ke Mana Hak Angket Berujung” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).
Karena itu, lanjut Masinton, usulan hak angket yang ditujukan kepada KPK sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja KPK.
"KPK lahir pada era reformasi dan keberadaannya sudah 15 tahun, tapi sampai saat ini belum pernah dievaluasi," katanya.
Meskipun KPK independen, kata Masinton, tetapi KPK merupakan lembaga Negara. Menurutnya, KPK wajib melaporkan kinerjanya kepada DPR dan Presiden.
"Di Indonesia yang menegakkan demokrasi, tidak boleh ada lembaga negara yang luput dari evaluasi," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengkritik indeks persepsi korupsi Negara Indonesia yang masih tinggi, kendati telah 15 tahun memiliki lembaga antirasuah.
“Indeks persepsi korupsi kita tetap di angka 90, tidak turun-turun,” tegasnya.
Oleh karena itu, Masinton menilai, hak angket terhadap KPK bertujuan untuk menguatkan kelemahan-kelemahan yang ada di lembaga super body tersebut.
Masinton menekankan, seharusnya KPK berani menghadapi hak angket yang digulirkan oleh DPR, karena, lanjut Masinton, lembaga tersebut memiliki tagline “Berani jujur, hebat!” (Pon)
Baca berita terkait KPK lainnya di: Nico Berpotensi Melakukan Penyerangan Terhadap Novel Baswedan
