Masinton: Luhut Antek Orba Yang Memperkaya Diri Melalui Kekuasaan

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 08 Januari 2016
Masinton: Luhut Antek Orba Yang Memperkaya Diri Melalui Kekuasaan

Masinton Pasaribu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
Merahputih Politik - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, menyebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, memiliki kepentingan politik ganda. Ia menilai Luhut sebagai antek orde baru yang punya nafsu besar dalam membangun imperium bisnisnya melalui kursi kekuasaannya.
 
"Tentu kalau melihat ini kita sudah mulai melihat mana yang bekerja tulus untuk bangsa ini, mana memang yang bekerja menggunakan jabatan itu untuk membesar pundi-pundinya, ini permainan orde baru kok. Pak Luhut itu orde baru. Gak kaya kalau gak berbisnis," Ungkap Masinton dalam diskusi 'Jokowi VS JK Dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jum'at (8/1).  
 
Masinton mengaku akan terus memperjuangkan agenda reformasi yang pernah diperjuangkan oleh mahasiswa pada tahun 1998 silam dalam menjatuhkan rezim otoriter Soeharto.
 
"Kalau 98 itu yang kita tentang itu adalah KKN. Sekarang kita masih fokus perjalanan reformasi, kita masih fokus korupsinya. kita nyaris lupa pada kolusi dan nepotismenya," tegas Masinton dengan nada tinggi.
 
Masinton geram, ia meminta semua pejabat harus mengikuti keteladanan Presiden Joko Widodo dalam bersikap. Menurut pria asal batak ini, Mantan Walikota solo itu tidak mencerminkan sikapnya untuk mendapatkan pundi-pundi bisnis dari kekuasaanya.
 
"Yang perlu kita lihat dari Jokowi itu harus menjadi tauladan. Anak jokowi tidak menggunakan jabatan bapaknya untuk kepentingan bisnisnya. dia jual martabak tuh," sindir mantan aktivis 98 ini.
 
Seperti diketahui, mantan dubes Indonesia untuk Singapura ini, memiliki sejumlah bisnis. diantaranya adalah Grup Toba Sejahtera yang terbagi dalam 6 anak usaha, yaitu Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. (adt)
 
BACA JUGA: 
  1. Masinton Pasaribu: Freeport sedang Adu Domba Rakyat Indonesia
  2. Fadli Zon: Rekaman Setya Novanto Tidak Autentik
  3. Bukti Otentik Freeport Belum Diterima, MKD: Katanya HP Samsung
  4. MKD Ngotot Minta Bukti Rekaman Orisinal Freeport
  5. Gagasan Pembentukan Pansus Freeport Ramai di DPR RI
#Luhut Panjaitan #Komisi III DPR #Masinton Pasaribu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Bagikan