Masinton Bantah Ketua Fraksi PDIP Tegur Krisdayanti Terkait Gaji Anggota DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 18 September 2021
Masinton Bantah Ketua Fraksi PDIP Tegur Krisdayanti Terkait Gaji Anggota DPR

Politisi PDIP yang juga Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (Foto: Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Krisdayanti terkait besaran gaji, tunjangan dan dana reses anggota DPR mendadak viral.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dikabarkan ditegur oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto. Namun, kolega Krisdayanti di DPR membantah kabar tersebut.

Baca Juga

KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke DPR

"Enggak ada teguran apa-apa, justru diapresiasi baik oleh pimpinan fraksi," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dalam diskusi daring bertajuk "Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat", Sabtu (18/9).

Meski demikian, Masinton menyatakan perlu ada yang diluruskan dari pernyataan Krisdayanti terkait gaji dan tunjangan anggota DPR tersebut. Menurutnya, gaji anggota dewan tidak sebanyak yang diungkapkan Krisdayanti.

"Nah terus ada beberapa yang perlu diluruskan memang," imbuhnya.

Masinton menegaskan, masalah gaji dan tunjangan anggota DPR telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75/2000.

"Itu udah standard gaji dan tunjangan itu," katanya.


Dijelaskannya, gaji pokok anggota DPR sebesar Rp 4,2 juta setiap bulannya. Namun, mengacu perundang-undangan yang berlaku, memang ada tunjangan-tunjangan untuk kerja-kerja legislasi hingga keluarga.

"Ada tunjangan untuk suami-istri, ada tunjangan anak, uang sidang, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan beras untuk empat orang Rp198 ribu kira-kira begitu ya," tuturnya.

"Ada tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, dan kalau ditotal itu kira-kira lebih kurang Rp 60 juta lah, lebih kurang yah, persis apanya segala macem saya gak pernah perhatikan detailnya itu. Kira-kira masuk segitu lah," sambung Masinton.

Untuk diketahui, Krisdayanti sebelumnya dipanggil Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, setelah bicara blak-blakan terkait gaji, tunjangan dan dana reses anggota DPR..

Hal itu diketahui dari unggahan foto di akun Instagram milik Krisdayanti, @krisdayantilemos, pada Kamis (16/9).

Anggota Dewan yang karib disapa KD itu mengunggah foto bersama Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adiyanto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto.

"Satu rumah, satu visi, satu misi. Alhamdulillah. Ijin senior. Bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Drs Utut Adianto & Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto Merdekaaa!" tulis KD dalam postingan instragram pribadinya. (Pon)

Baca Juga

Relaksasi PPnBM 100 Persen Diperpanjang, DPR: Signifikan bagi Perekonomian Negara

#Krisdayanti #Masinton Pasaribu #DPR RI #Gaji DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Bagikan