Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid menilai, Indonesia harus mengukuti negara-negara lain untuk menghapus hukuman mati. Salah satunya mengikuti Malaysia yang sudah menghapus hukuman itu.
Sebagai negara pihak Konvensi Anti Penyiksaan, lanjut Usman, konsistensi Indonesia arus komitmen lnternasionalnya melalui penghapusan hukuman mati.
"Sebagai negara kunci di ASEAN, Indonesia perlu mengikuti Malaysia yang tahun lalu mengumumkan rencana penghapusan hukuman mati," kata Usman di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).
Saat ini, semakin banyak negara lain di dunia yang meninggalkan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi tersebut, salah satu yang terdekat adalah Malaysia. "Kita termasuk ketinggalan kalau masih menerapkan hukuman mati," jelas dia.
Usman mengatakan, sebetulnya Filipina sudah menghapus hukuman mati. "Namun, semenjak diperintah Presiden Rodrigo Duterte, mereka memperbolehkan menembak mati para pengedar narkoba. Ini justru suatu kemunduran," jelas Usman.
Sebagai badan legislatif kekuasaan peran DPR sangat penting dalam menghapus hukuman mati guna memperkuat beberapa perkembangan positif di dunia, termasuk yang telah pemerintah lakukan di forum PBB, ujar Usman.
Pemerintah kembali abstain pada resolusi moratorium hukuman mati putaran ke-7 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada Desember 2018 lalu. Keputusan ini konsisten dengan posisi dalam putaran UNGA empat tahun sebelumnya.
Selain itu, sikap pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium eksekusi mati pada tahun 2017 dan 2018 juga patut diapresiasi. Moratorium de facto tersebut harus segera diformalkan dalam bentuk kebijakan negara, sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan peran aktif DPR.
Menurut Usman, sebagai langkah awal perubahan perundang-undangan, DPR dapat memanggil Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM untuk mengkaji penerapan hukuman mati yang dalam praktiknya banyak terjadi masalah seperti unfair trial, termasuk penyiksaan hingga ketiadaan pendampingan hukum tersangka.
"DPR juga perlu meminta pandangan Menteri Luar Negeri terkait kecenderungan global yang meninggalkan hukuman mati;" tutup Usman. (Knu)
