Manuver Tiga Kader PDIP Solo Daftar Lewat DPD PDIP Jateng, Ketua DPC Meradang

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Desember 2019
 Manuver Tiga Kader PDIP Solo Daftar Lewat DPD PDIP Jateng, Ketua DPC Meradang

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tiga kader PDIP Solo, Jawa Tengah mendaftar Pilwakot Solo 2020 lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Dua dari tiga kader tersebut telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal cawawali di Pilwakot Solo pada Jumat, (6/12).

Kedua kader DPC tersebut adalah mantan anggota DPRD Solo Purwono dan anggota DPRD Solo periode 2019-2024. Ginda Ferachtriawan. Sementara satu kader atas nama Gibran Rakabuming Raka baru mendaftar sebagai cawali lewat DPD PDIP Jawa Tengah pada, Kamis (12/12) atau hari terakhir pendaftaran.

Baca Juga:

DPD PDIP Jateng Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon, Gibran Pilih Beli Es Teh di Angkringan

Menuver ketiga kader PDIP Solo tersebut mendapatkan tanggapan dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo yang menilai kedua anak buahnya itu tidak mengerti aturan. Secara tidak langsung, Rudy menilai mereka tidak memahami Peraturan PDIP nomor 24 tahun 2017.

Ketua DPC PDIP Solo marah ada kader PDIP yang daftar maju di Pilwalkot Solo lewat DPD PDIP Jateng
Ketua DPC PDIP Solo, FX. Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

"Saya tidak melarang mereka mendaftar. Hanya saja mereka tidak memahami PP 24 tahun 2017. Saya juga heran baru sekali ini DPD PDIP Jawa Tengah buka pendaftaran calon kepala daerah," ujar Rudy di Solo, Senin, (9/12).

Ia mengungkapkan pada aturan PP 24 Tahun 2017 yang dimaksud adalah Pasal 10. Dimana DPC yang mendapat suara minimal 25 persen dalam Pemilu sebelum diberi hak melakukan penjaringan tertutup.

"Saya sebut langkah mereka itu merupakan keinginan pribadi. Majunya kader partai tersebut karena nama mereka tidak terpilih dalam penjaringan internal PDIP. Merka itu pengen maju saja," kata dia.

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Ingatkan Putra Sulung Jokowi soal Pesan Megawati

Rudy menjamin tidak akan memberikan sanksi atas pendaftaran ketiga kadernya itu ikut Pilwalkot lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Hal itu didasari dari pendaftaran tersebut di perkuat dengan surat edaran DPP PDIP.

"Saya baru berikan sanksi tegas pada kader kalau mendaftar atau direkrut dari partai lain di luar PDIP," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Gibran Bikin KTA, Ketua DPC PDIP Solo: Peluangnya Maju di Pilwalkot Sudah Tertutup

#PDIP #PDI Perjuangan #FX Hadi Rudyatmo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan