Manuver Tiga Kader PDIP Solo Daftar Lewat DPD PDIP Jateng, Ketua DPC Meradang

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 Desember 2019
 Manuver Tiga Kader PDIP Solo Daftar Lewat DPD PDIP Jateng, Ketua DPC Meradang

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tiga kader PDIP Solo, Jawa Tengah mendaftar Pilwakot Solo 2020 lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Dua dari tiga kader tersebut telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal cawawali di Pilwakot Solo pada Jumat, (6/12).

Kedua kader DPC tersebut adalah mantan anggota DPRD Solo Purwono dan anggota DPRD Solo periode 2019-2024. Ginda Ferachtriawan. Sementara satu kader atas nama Gibran Rakabuming Raka baru mendaftar sebagai cawali lewat DPD PDIP Jawa Tengah pada, Kamis (12/12) atau hari terakhir pendaftaran.

Baca Juga:

DPD PDIP Jateng Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon, Gibran Pilih Beli Es Teh di Angkringan

Menuver ketiga kader PDIP Solo tersebut mendapatkan tanggapan dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo yang menilai kedua anak buahnya itu tidak mengerti aturan. Secara tidak langsung, Rudy menilai mereka tidak memahami Peraturan PDIP nomor 24 tahun 2017.

Ketua DPC PDIP Solo marah ada kader PDIP yang daftar maju di Pilwalkot Solo lewat DPD PDIP Jateng
Ketua DPC PDIP Solo, FX. Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

"Saya tidak melarang mereka mendaftar. Hanya saja mereka tidak memahami PP 24 tahun 2017. Saya juga heran baru sekali ini DPD PDIP Jawa Tengah buka pendaftaran calon kepala daerah," ujar Rudy di Solo, Senin, (9/12).

Ia mengungkapkan pada aturan PP 24 Tahun 2017 yang dimaksud adalah Pasal 10. Dimana DPC yang mendapat suara minimal 25 persen dalam Pemilu sebelum diberi hak melakukan penjaringan tertutup.

"Saya sebut langkah mereka itu merupakan keinginan pribadi. Majunya kader partai tersebut karena nama mereka tidak terpilih dalam penjaringan internal PDIP. Merka itu pengen maju saja," kata dia.

Baca Juga:

Ketua DPC PDIP Solo Ingatkan Putra Sulung Jokowi soal Pesan Megawati

Rudy menjamin tidak akan memberikan sanksi atas pendaftaran ketiga kadernya itu ikut Pilwalkot lewat DPD PDIP Jawa Tengah. Hal itu didasari dari pendaftaran tersebut di perkuat dengan surat edaran DPP PDIP.

"Saya baru berikan sanksi tegas pada kader kalau mendaftar atau direkrut dari partai lain di luar PDIP," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Gibran Bikin KTA, Ketua DPC PDIP Solo: Peluangnya Maju di Pilwalkot Sudah Tertutup

#PDIP #PDI Perjuangan #FX Hadi Rudyatmo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Pejabat OJK Mundur Massal, PDIP: Bentuk Tanggung Jawab Moral dan Keteladanan Baru
Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah sejumlah pejabat teras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengundurkan diri
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Pejabat OJK Mundur Massal, PDIP: Bentuk Tanggung Jawab Moral dan Keteladanan Baru
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan