Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Manejer Nasution menilai pengesahan Revisi UU MD3 oleh DPR seperti memutar balik jarum jam demokrasi.
Menurutnya, pengesahan UU berpotensi membuat lembaga perwakilan rakyat itu menjadi antikritik seperti yang terjadi pada masa otoritarian masa lalu.
"Kalau DPR antikritik mundur sekali. Padahal pilar demokrasi kita yang paling utama motornya di DPR. Dapur demokrasi. Ini berpotensi memutar jarum jam demokrasi kita," katanya saat dimintai keterangan, Rabu (14/2).
Dia juga menilai, pengesahan Revisi UU MD3 merupakan bentuk pragmatisme DPR dan melawan perubahan paradigma politik terkini.
"Ini pragmatisme bagi-bagi kekuasaan. Tapi bukan hanya pragmatisme, jadi bukan hanya anti kritik terhadap eksekutif akan tetapi legislatif mulai muncul. Melawan arus perubahan paradigma politik kita," ucap dia.
Pria yang kini menjabat Kepala Pusat Studi Hukum Uhamka ini pun menyerukan agar publik mengkritisi revisi UU tersebut. Ini kemunduran demokrasi tanah air.
"Saya kira publik harus mengkritik. Kalau saya sih masyarakat sipil harus melakukan judicial review terhadap pasal yang berpotensi," imbaunya.
Adapun sejumlah pasal dalam Revisi UU MD3 yang dinilai rawan penyalahgunaan adalah pasal 73 membahas mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, kemudian pasal 122 tentang langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD. (Fdi)
Baca juga berita terkait di: Polemik UU MD3, LBH DPP BMI Siap Dampingi Masyarakat
