Eddy Flo
MerahPutih.Com - Politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng empat kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait skandal suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambagan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik sedianya akan mendalami dugaan keterlibatan Mekeng dalam mempengaruhi terminasi kontrak, termasuk siapa saja yang bertemu dalam pembahasan proyek yang berujung rasuah tersebut.
Baca Juga:
KPK Ultimatum Melchias Marcus Mekeng Kooperatif Penuhi Panggilan Pemeriksaan
Febri menyebut, hingga saat ini status Mekeng masih saksi. Namun dia enggan berspekulasi mengenai pengembangan status hukum nantinya.
"Terkait potensial tersangka atau sejenisnya yang pasti statusnya sekarang saksi," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/10) malam.
Kata Febri, penyidik KPK sedang membahas strategi menyeret Melchias Mekeng ke ruang pemeriksaan. Akan dijemput paksa atau tidak.
Menurut Febri, penyidik mempertimbangkan aturan hukumnya, sebab Mekeng sudah 4 kali tidak penuhi panggilan.
"Terkait dengan apakah akan dilakukan panggil paksa atau dipanggil kembali atau dengan cara-cara lain menurut hukum acara yang berlaku, itu yang akan dibicarakan oleh penyidik. Jadi masih dalam proses pembahasan," terangnya.
Mekeng mangkir dipanggil KPK pada 11 September, 16 September, dan pada 19 September 2019, teranyar 8 Oktober 2019. Mekeng direncanakan ditelisik untuk proses penyidikan tersangka Samin Tan (SMT).
KPK sendiri sebenarnya telah mencegah Melchias Mekeng dan pemilik PT BORN, Samin Tan untuk bepergian ke luar negeri. Keduanya dilarang pergi ke negara luar negeri untuk enam bulan ke depan.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Salah satunya yakni Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.
Baca Juga:
Politikus Golkar Melchias Mekeng Kembali Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Dalam sidang Eni, terkuak Samin Tan pernah menyuap Eni dan minta bantuan Melchias Mekeng untuk pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Eni mengakui atas perintah Mekeng, akhirnya dia setuju dan menyanggupi permintaan Samin. Mekeng diketahui sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR saat terminasi kontrak tersebut dilakukan.
Eni dalam persidangan juga terbukti menerima sekitar Rp 5 Miliar dari Samin Tan.(Pon)
Baca Juga:
Hattrick! Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng Mangkir Lagi Dari Panggilan KPK
