Mahfud MD Sarankan DPR Pecat Setya Novanto

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 20 November 2017
Mahfud MD Sarankan DPR Pecat Setya Novanto

Mahfud MD di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan pernyataan resmi untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyarankan DPR untuk memecat Setnov, jika Ketua Umum Golkar itu masih bersikeras mempertahankan jabatannya.

Pemecatan tersebut, kata Mahfud, diperlukan untuk segera mencari pengganti Setnov agar tidak terjadi kekosongan jabatan ketua.

"Masa DPR gak da ketuanya. Masa DPR ketuanya ditahan. Kalau DPR saya minta dipecat saja (Setnov), kalau (dia) tidak mau mundur," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kepatihan Yogyakarta, Senin (20/11).

Ia menilai, kekosongan jabatan ketua tak bisa dibiarkan terlalu lama. Sebab dikhawatirkan mengganggu roda kegiataan DPR. Namun, ketika ditanyakan terkait jabatan Setnov sebagai ketua Golkar apakah perlu mundur juga, Mahfud menegaskan semua terserah pada partai.

Pasalnya, pemunduran diri sebagai ketua umum adalah urusan internal partai berlambang pohon beringin itu. Sementara, pengunduran diri sebagai ketua DPR adalah urusan rakyat sehingga harus disegerakan.

"Mau mundur atau tidak, urusan Golkar. Kalau dia tidak mengundurkan diri bagus bagi rakyat. Biar Golkar tambah hancur," tegas ahli hukum tata negara itu.

Kritikan agar Setnov mundur turut ia suarakan melalui status akun Twitter @mohmahfudmd. Pada laman akun tersebut, Mahfud sebagai rakyat Indonesia tidak ingin DPR dipimpin oleh Setya Novanto.

"Kalau soal Ketum Golkar mau bubar, silakan. Namun, kalau soal Ketua DPR, sebagai rakyat, saya ingin DPR tidak lagi dipimpin Setnov," tulis Mahfud dalam laman Twitter.

Status tersebut lantas mendapat respons positif dari para Netizen. Sebagian besar netizen setuju dengan pernyataan Mahfud MD.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua DPR Setya Novanto. Sejumlah pihak meminta Setnov mundur dari jabatan. Namun hingga kini, politikus Golkar itu masih enggan mengundurkan diri. (*)

Berita ini merupakan hasil tulisan Teresa Ika, kontributor Merahputih.com untuk Yogyakarta. Baca berita terkait Setnov lainnya di: Polda Metro Jaya Akan Pinjam Setnov Jika Diperiksa Terkait Hilman

#Mahfud MD #DPR #KPK #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 24 Juni 2026
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Indonesia
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Kali ini penyidik mendalami aliran uang yang diduga berasal dari produksi batu bara per metrik ton. 

Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
KPK Periksa Legislator NasDem Nabil Husein, Usut Aliran Uang Kasus Rita Widyasari
Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Berita Foto
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Raker Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR Bahas Capaian Imunisasi Nasional
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Nabil Husein Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari
KPK memeriksa Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Nabil Husein sebagai saksi dalam pengembangan kasus korupsi Rita Widyasari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
KPK Periksa Anggota DPR Nabil Husein Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari
Indonesia
KPK Dorong Integrasi Hukum dan Akuntansi Forensik untuk Perkuat Pembuktian Kerugian Negara
Membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat langsung dari perbuatan melawan hukum merupakan tantangan sesungguhnya
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
KPK Dorong Integrasi Hukum dan Akuntansi Forensik untuk Perkuat Pembuktian Kerugian Negara
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK memperpanjang masa penahanan Silmy Karim dan tujuh tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA selama 40 hari untuk melengkapi alat bukti dan penyidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim dan 7 Tersangka Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Bagikan