Mahfud MD Ingatkan Potensi Naiknya Kasus Korupsi hingga Politik Uang

MerahPutih.com - Pemerintah memberi jaminan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan tepat waktu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, tidak akan ada lagi isu-isu yang menghambat tahapan Pemilu.

"Tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode," ujar Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu "Wujudkan Pemilu Bersih" di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/7).

Baca Juga:

PKS Latih Sejumlah Saksi Pemilu untuk Cegah Kecurangan

Ia berujar, jika Pemilu tidak digelar tepat waktu, maka akan memicu permasalahan dalam kehidupan politik tanah air.

"Karena implikasinya bagi konstitusi bisa sangat berat dan bisa menimbulkan kekisruhan di bidang kehidupan politik kita," jelas Mahfud.

Dia menekankan, tahapan Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi di Indonesia.

"Pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting di dalam pelaksanaan demokrasi," katanya.

Tak hanya itu, Mahfud mengingatkan tindak pidana korupsi kerap terjadi menjelang masa Pemilu.

"Kalau di berdasarkan hasil penelitian itu misalnya korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003, 2004 kemudian 2008 dan 2009 itu menjelang Pemilu 2014, 2019," lanjutnya.

Baca Juga:

KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu

Mahfud menyebut, penangkapan terkait kasus korupsi juga kerap terjadi menjelang masa Pemilu.

"Berarti Pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara. Di situ lah penangkapan-penangkapan banyak terjadi menjelang Pemilu," ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung mengenai adanya politik uang yang terjadi jelang masa Pemilu.

Menurutnya, politik uang kerap terjadi mendekati hari pemilihan. Mantan Ketua MK itu menyebut hal itu sebagai serangan fajar.

"Politik uang sering dibeli dari mereka, ada juga yang eceran, sering disebut serangan fajar," ungkapnya.

Melihat itu semua, Mahfud mengingatkan bahwa esensi Pemilu merupakan momentum untuk mencari pemimpin bersama bukan justru untuk mencari musuh. Tentu saja melalui proses yang bersih dan prosedur yang benar. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Libatkan Tokoh Adat Tangani Kawasan Rawan Konflik Pemilu