Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Mahfud MD Ingatkan Potensi Naiknya Kasus Korupsi hingga Politik Uang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2023
Mahfud MD Ingatkan Potensi Naiknya Kasus Korupsi hingga Politik Uang

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memberi jaminan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan tepat waktu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, tidak akan ada lagi isu-isu yang menghambat tahapan Pemilu.

"Tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode," ujar Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu "Wujudkan Pemilu Bersih" di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/7).

Baca Juga:

PKS Latih Sejumlah Saksi Pemilu untuk Cegah Kecurangan

Ia berujar, jika Pemilu tidak digelar tepat waktu, maka akan memicu permasalahan dalam kehidupan politik tanah air.

"Karena implikasinya bagi konstitusi bisa sangat berat dan bisa menimbulkan kekisruhan di bidang kehidupan politik kita," jelas Mahfud.

Dia menekankan, tahapan Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi di Indonesia.

"Pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting di dalam pelaksanaan demokrasi," katanya.

Tak hanya itu, Mahfud mengingatkan tindak pidana korupsi kerap terjadi menjelang masa Pemilu.

"Kalau di berdasarkan hasil penelitian itu misalnya korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003, 2004 kemudian 2008 dan 2009 itu menjelang Pemilu 2014, 2019," lanjutnya.

Baca Juga:

KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu

Mahfud menyebut, penangkapan terkait kasus korupsi juga kerap terjadi menjelang masa Pemilu.

"Berarti Pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara. Di situ lah penangkapan-penangkapan banyak terjadi menjelang Pemilu," ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung mengenai adanya politik uang yang terjadi jelang masa Pemilu.

Menurutnya, politik uang kerap terjadi mendekati hari pemilihan. Mantan Ketua MK itu menyebut hal itu sebagai serangan fajar.

"Politik uang sering dibeli dari mereka, ada juga yang eceran, sering disebut serangan fajar," ungkapnya.

Melihat itu semua, Mahfud mengingatkan bahwa esensi Pemilu merupakan momentum untuk mencari pemimpin bersama bukan justru untuk mencari musuh. Tentu saja melalui proses yang bersih dan prosedur yang benar. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Libatkan Tokoh Adat Tangani Kawasan Rawan Konflik Pemilu

#Pemilu #Pemilu 2024 #Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan