Mahfud MD Ingatkan Potensi Naiknya Kasus Korupsi hingga Politik Uang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2023
Mahfud MD Ingatkan Potensi Naiknya Kasus Korupsi hingga Politik Uang

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memberi jaminan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan tepat waktu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, tidak akan ada lagi isu-isu yang menghambat tahapan Pemilu.

"Tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode," ujar Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu "Wujudkan Pemilu Bersih" di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/7).

Baca Juga:

PKS Latih Sejumlah Saksi Pemilu untuk Cegah Kecurangan

Ia berujar, jika Pemilu tidak digelar tepat waktu, maka akan memicu permasalahan dalam kehidupan politik tanah air.

"Karena implikasinya bagi konstitusi bisa sangat berat dan bisa menimbulkan kekisruhan di bidang kehidupan politik kita," jelas Mahfud.

Dia menekankan, tahapan Pemilu merupakan elemen penting dalam demokrasi di Indonesia.

"Pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting di dalam pelaksanaan demokrasi," katanya.

Tak hanya itu, Mahfud mengingatkan tindak pidana korupsi kerap terjadi menjelang masa Pemilu.

"Kalau di berdasarkan hasil penelitian itu misalnya korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003, 2004 kemudian 2008 dan 2009 itu menjelang Pemilu 2014, 2019," lanjutnya.

Baca Juga:

KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu

Mahfud menyebut, penangkapan terkait kasus korupsi juga kerap terjadi menjelang masa Pemilu.

"Berarti Pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara. Di situ lah penangkapan-penangkapan banyak terjadi menjelang Pemilu," ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung mengenai adanya politik uang yang terjadi jelang masa Pemilu.

Menurutnya, politik uang kerap terjadi mendekati hari pemilihan. Mantan Ketua MK itu menyebut hal itu sebagai serangan fajar.

"Politik uang sering dibeli dari mereka, ada juga yang eceran, sering disebut serangan fajar," ungkapnya.

Melihat itu semua, Mahfud mengingatkan bahwa esensi Pemilu merupakan momentum untuk mencari pemimpin bersama bukan justru untuk mencari musuh. Tentu saja melalui proses yang bersih dan prosedur yang benar. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Libatkan Tokoh Adat Tangani Kawasan Rawan Konflik Pemilu

#Pemilu #Pemilu 2024 #Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Putusan MK ijazah Gibran dibacakan 6 Oktober 2026. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar membeberkan sejumlah kemungkinan putusan.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bagikan