KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 08 Agustus 2023
KPU Gandeng TNI-Polri Cegah Kendala Distribusi Logistik Pemilu

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan bekerja sama dengan TNI/Polri untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke daerah rawan konflik dan daerah yang sulit diakses.

Sebab, TNI dan Polri punya armada, peralatan, dan pasukan yang kuat untuk menembus daerah-daerah semacam itu.

Baca Juga:

KPU Coret Aldi Taher dari Bakal Caleg DPRD DKI Jakarta

"Kita akan bekerja sama dengan TNI/Polri, termasuk juga dukungan untuk distribusinya terutama di daerah-daerah yang terdalam, terluar, yang sulit diakses," kata Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat di Jakarta, Senin (7/8).


Yulianto meyakini, kerja sama ini akan terjalin dengan baik mengingat KPU sudah sering meminta bantuan TNI dan Polri untuk membantu distribusi logistik pada pemilu-pemilu sebelumnya.


Dia pun meyakini, pelibatan dua institusi tersebut bakal membuat distribusi logistik Pemilu 2024 tiba tepat waktu di semua TPS, yakni sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Yulianto menambahkan, selain rencana kerja sama dengan dua institusi tersebut, pihaknya juga sudah melakukan persiapan internal.

Baca Juga:

KPU Bakal Umumkan DCS Pada 19 sampai 23 Agustus 2023

"KPU RI sudah meminta semua KPU provinsi dan kabupaten/kota memetakan jalur pendistribusian logistik yang paling efisien dan aman," jelas dia.

Sehingga, distribusi logistik bisa tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat jenisnya.

"Jadi harus dipetakan dari sekarang dan itu sudah. Sehingga nanti proses berikutnya misalnya dari pelabuhan, dari bandara itu butuh waktu makan berapa lama koordinatnya di mana, itu sudah dipetakan," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

KPU DKI Keluhkan Gudang Logistik di Jakarta yang Minim

#TNI-Polri #KPU #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan