PKS Latih Sejumlah Saksi Pemilu untuk Cegah Kecurangan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 08 Agustus 2023
PKS Latih Sejumlah Saksi Pemilu untuk Cegah Kecurangan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Memberikan Amanat Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan HUT Ke-77 Republik Indonesia. Foto: Humas PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com-Sejumlah partai politik terus memanaskan mesin mereka untuk merebut kemenangan di Pemilu 2024.

Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini tengah memperkuat tim saksi saat pemungutan suara.

Baca Juga:

PKS Hormati Putusan Airlangga Ogah Dukung Anies

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, pentingnya kejelian para saksi PKS dalam proses pemungutan suara di TPS dengan konsolidasi yang baik. Sehingga partai bisa mengetahui hasil dengan cepat dan akurat.

"Ini sangat menentukan kemenangan, kejelian dan kecermatan Saksi PKS diperlukan untuk mengecek semua kertas suara pemilih, termasuk juga jumlah kertas suara yang tidak digunakan harus dicatat, sebab dari situ sumber kecurangan bisa terjadi," kata Syaikhu di Jakarta, Selasa (8/8).

Syaikhu menuturkan, saksi mesti bisa memberikan informasi dengan hasil yang cepat dan akurat kecepatan.

"Karena ini akan menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh DPP," imbuhnya.

Ia menuturkan, saksi PKS wajib memahami prosedur yang harus diikuti untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: PKS dan NasDem Sepakat Susi Pudjiastuti Jadi Pendamping Anies

Dalam hal ini, disebut Syaikhu, diperlukan keterampilan seperti seorang Wartawan yang mencatat fakta sesuai rumus 5 W + 1 H (Who is doing What, When and Where it happen, Why and How?).

"Siapa melakukan Apa, Kapan dan Dimana, Mengapa hal itu terjadi dan Bagaimana proses/kronologi kejadian," kata dia.

Syaikhu berharap konsolidasi nasional saksi PKS akan menghasilkan saksi yang profesional dalam mengawal suara rakyat pada pemilu 2024 mendatang.

"Saya optimis seluruh keberadaan saksi bisa terkelola dengan baik, dan menjadi modal kita meraih kemenangan di Pemilu 2024," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga yang juga selaku Direktur Tim Saksi Nasional PKS, Mohammad Rozaq Asyhari menuturkan, belajar dari Pemilu 2019, PKS akan menyelesaikan sengketa suara di hulu yaitu di tingkat TPS.

"Belajar dari Pemilu 2019 kita lebih fokus di hilir sehingga bertumpuk di MK walau banyak bukti tetap kalah perlu mengubah strategi bagaimana perkara mengamankan suara kita fokus di hulu yakni di TPS," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

PKS akan Dukung Siapa pun Bacawapres Pilihan Anies Termasuk AHY

#PKS #Presiden PKS #Ahmad Syaikhu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Bagikan