PKS Latih Sejumlah Saksi Pemilu untuk Cegah Kecurangan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 08 Agustus 2023
PKS Latih Sejumlah Saksi Pemilu untuk Cegah Kecurangan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Memberikan Amanat Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan HUT Ke-77 Republik Indonesia. Foto: Humas PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com-Sejumlah partai politik terus memanaskan mesin mereka untuk merebut kemenangan di Pemilu 2024.

Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini tengah memperkuat tim saksi saat pemungutan suara.

Baca Juga:

PKS Hormati Putusan Airlangga Ogah Dukung Anies

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai, pentingnya kejelian para saksi PKS dalam proses pemungutan suara di TPS dengan konsolidasi yang baik. Sehingga partai bisa mengetahui hasil dengan cepat dan akurat.

"Ini sangat menentukan kemenangan, kejelian dan kecermatan Saksi PKS diperlukan untuk mengecek semua kertas suara pemilih, termasuk juga jumlah kertas suara yang tidak digunakan harus dicatat, sebab dari situ sumber kecurangan bisa terjadi," kata Syaikhu di Jakarta, Selasa (8/8).

Syaikhu menuturkan, saksi mesti bisa memberikan informasi dengan hasil yang cepat dan akurat kecepatan.

"Karena ini akan menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh DPP," imbuhnya.

Ia menuturkan, saksi PKS wajib memahami prosedur yang harus diikuti untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: PKS dan NasDem Sepakat Susi Pudjiastuti Jadi Pendamping Anies

Dalam hal ini, disebut Syaikhu, diperlukan keterampilan seperti seorang Wartawan yang mencatat fakta sesuai rumus 5 W + 1 H (Who is doing What, When and Where it happen, Why and How?).

"Siapa melakukan Apa, Kapan dan Dimana, Mengapa hal itu terjadi dan Bagaimana proses/kronologi kejadian," kata dia.

Syaikhu berharap konsolidasi nasional saksi PKS akan menghasilkan saksi yang profesional dalam mengawal suara rakyat pada pemilu 2024 mendatang.

"Saya optimis seluruh keberadaan saksi bisa terkelola dengan baik, dan menjadi modal kita meraih kemenangan di Pemilu 2024," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga yang juga selaku Direktur Tim Saksi Nasional PKS, Mohammad Rozaq Asyhari menuturkan, belajar dari Pemilu 2019, PKS akan menyelesaikan sengketa suara di hulu yaitu di tingkat TPS.

"Belajar dari Pemilu 2019 kita lebih fokus di hilir sehingga bertumpuk di MK walau banyak bukti tetap kalah perlu mengubah strategi bagaimana perkara mengamankan suara kita fokus di hulu yakni di TPS," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

PKS akan Dukung Siapa pun Bacawapres Pilihan Anies Termasuk AHY

#PKS #Presiden PKS #Ahmad Syaikhu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan