Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempertanyakan sikap Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memberikan waktu 100 hari kepadanya untuk mendesak Presiden Jokwoi terbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
"Memang ICW itu siapa?," ujar Mahfud kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10).
Baca Juga:
Mahfud meminta seluruh pihak untuk menunggu perkembangan Perppu dari Presiden Joko Widodo.
"Tunggu saja perkembanganya lah, pokoknya semua harus selesai baik-baik dan penuh kedamaian. Tapi tanpa mengurangi penegakan hak dan hukum bagi setiap orang di di Indonesia," jelas Mahfud.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, sebelumnya mengatakan publik berharap pada konsistensi Mahfud dalam mendorong terbitnya Perpu KPK. Alasannya UU KPK yang baru dianggap melemahkan pemberantasan korupsi, sedangkan Mahfud merupakan sosok yang dikenal antikorupsi.
"Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terhadap pemberantasan korupsi," kata Kurnia.
Baca Juga:
ICW Pesimistis Kapolri Baru Bisa Tuntaskan Kasus Novel Baswedan
Mahfud juga telah menyampaikan bahwa terbitnya Perppu KPK tergantung pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menuturkan, sebelum menjadi menteri, semua sikap serta pandangan dari masyarakat dan dirinya telah disampaikan kepada presiden.
Menjelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019, Jokowi sempat mengundang 41 tokoh, termasuk Mahfud, ke Istana Merdeka untuk membahas Perpu KPK. Pemanggilan ini berlangsung di tengah rentetan aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang mendesak Jokowi membatalkan UU KPK terbaru. (Knu)
