ICW Pesimistis Kapolri Baru Bisa Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 28 Oktober 2019
ICW Pesimistis Kapolri Baru Bisa Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Teatrikal penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan saat melakukan aksi damai di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis Kapolri baru pengganti Jenderal Tito Karnavian bisa menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Kabareskrim Komjen Idham Azis sebagai Kapolri baru.

Baca Juga:

Tim Teknis Pengusutan Kasus Novel Pelajari Laporan Setebal 2.700 Halaman

"Kita prediksi jalan di tempat ya. Karena baik Tito maupun Idham kan bagian kepolisian. Kepolisian itu udah dipercaya lebih dari dua tahun (tapi) ngga juga menuntaskan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (28/10).

Kurnia mengatakan Korps Bhayangkara telah menangani kasus teror terhadap Novel selama dua tahun lebih, namun belum juga berhasil mengungkap pelaku dan dalang penyerangan. Untuk itu, Kurnia mendorong Jokowi tegas meminta Poliri mengungkap kasus Novel.

"Jadi kalau tidak ada arahan dan batas waktu yang jelas. Bahkan kita berpikir harus ada punishment dari presiden jika pimpinan tidak bisa selesaikan kasus ini, maka kasus ini akan ilang begitu saja," ujar Kunia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Rhamadana dalam diskusi di kantornya, di kawasan Kalibata, Jakarta, Senin (28/10) (MP/Ponco)

Kurnia menyebut kasus penyiraman air keras Novel itu semestinya tak sampai memakan waktu lebih dari dua tahun dalam menyusutnya. Pasalnya, terdapat sejumlah alat bukti yang sudah dikumpulkan Polri.

"Bahkan ini kasus yang cctv-nya ada, saksi ada, menjadi mudah bagi publik untuk cek ke polisi," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan kasus Novel ini bukan soal bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau untuk mengungkap pelaku dan dalang penyerangan. Ia pun meminta Polri menyampaikan kepada publik hasil pengusutan Tim Teknis, yang dipimpin Idham Azis.

Baca Juga:

Rocky Gerung: Pembentukan Tim Teknis Kasus Novel Kedunguan Membongkar Konspirasi

"Bukan soal bisa atau ngga bisa, tapi mau atau tidak mau ya. Itu mungkin kesimpulan yang ada di benak publik melihat negara lamban tangani kasus Novel," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bakal mengejar Kapolri baru untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel. "Saya kira nanti akan saya kejar kepada Kapolri yang baru agar bisa segera diselesaikan," kata Jokowi kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10). (Pon)

#Novel Baswedan #Kapolri #Calon Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Polri membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan ke Posko Penerimaan Bantuan Kemanusian Ditsamapta Koorsabhara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Kapolri Listyo Sigit mendesak Brimob meningkatkan kemampuan dengan studi banding ke negara-negara pemilik pasukan elite.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Indonesia
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Pihaknya tidak hanya akan menerima masukan internal dari Kapolri, tetapi juga dari Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat
Bagikan