Mahasiswa Lintas Kampus Tolak Revisi UU KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 09 Oktober 2015
Mahasiswa Lintas Kampus Tolak Revisi UU KPK

Alumni lintas perguruan tinggi tergabung Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia dalam aksi di halaman Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10). ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Alumni lintas perguruan tinggi bersama mahasiswa dari 21 kampus di Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK dinilai hanya akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Mereka menggelar aksi damai di halaman gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10).

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Sebelumnya, RUU KPK tersebut sudah dihapuskan DPR dari daftar Prolegnas pada 2013.

"Kami sampaikan dukungan terhadap KPK, kami komitmen tolak revisi UU KPK yang diajukan oleh partai-partai di DPR," ujar salah satu anggota GAK Rudi Johannes, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/10).

Rudi mengingatkan, pengusul revisi UU KPK akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebab, revisi juga dinilai sebagai bentuk pro terhadap koruptor.

"Kami sampaikan 45 nama (anggota DPR), mereka yang berinisiatif mengajukan RUU ini akan berhadapan dengan masyarakat. Karena jelas, ini pelemahan dan pro koruptor," kata Rudi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, ketika gerakan antikorupsi ditekan dari mana saja, maka lembaganya akan bersandar kepada masyarakat. Bagi Ruki, tidak ada kata lain bagi koruptor kecuali melawannya.

"Tidak ada kata ain, kecuali lawan," tegas Ruki. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Pemerintah dan DPR Harus Sepakat Soal RUU KPK
  2. Hendrawan Supratikno: KPK Dikembalikan ke Orbit Konstitusi
  3. Revisi UU KPK Cermin DPR Gembosi KPK?
  4. Penjelasan PDIP soal Usia KPK
  5. Edhy Prabowo: KPK Itu Bukan Dewa, Manusia Seperti Kita
#Komisi Pemberantasan Korupsi #RUU KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
KPK Pamerkan Uang Rp610 Juta dari OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 14 Maret 2026
KPK Pamerkan Uang Rp610 Juta dari OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
KPK saat ini memilih untuk mencurahkan seluruh energi pada penguatan aspek pendidikan antikorupsi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Indonesia
KPK Lantik 3 Deputi, Brigjen Pol Asep Guntur Jadi Deputi Penindakan
Setyo berharap Aminuddin, Asep, dan Ely bisa membawa perubahan yang lebih besar untuk lembaga antirasuah ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 Februari 2026
KPK Lantik 3 Deputi, Brigjen Pol Asep Guntur Jadi Deputi Penindakan
Indonesia
Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan Sebelum Direvisi, DPR: Ada Andil Jokowi Diperubahan
Presiden, melalui utusan pemerintah juga memiliki peranan dalam pembahasan tahap II, yakni Rapat Paripurna DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Februari 2026
Jokowi Dukung UU KPK Dikembalikan Sebelum Direvisi, DPR: Ada Andil Jokowi Diperubahan
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
RUU KUHAP Bukan Ancaman, Tapi Peluang Emas untuk KPK Makin Independen
Pasal 1 angka 7 telah menyepakati bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian atau pejabat lain yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
RUU KUHAP Bukan Ancaman, Tapi Peluang Emas untuk KPK Makin Independen
Bagikan