Mabes Polri Ungkap Eksekutor Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak
Ilustrasi. (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)
MerahPutih.com - Mabes Polri menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, murni kewenangan Kejaksaan.
Kabag Penum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan, pihaknya akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pelaksanaan tata cara kebiri kimia tersebut.
Baca Juga
Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Dinilai Tepat
Sementara itu, sambung dia, keputusan untuk mengeksekusi pelaku kekerasan seksual akan diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa.
"Eksekusi itu ranah dari JPU," kata Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/1).
Ia menyampaikan pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penggunaan aturan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual di bawah umur.
Polisi hanya melakukan penyidikan dan mengungkap sesuatu mencari unsur pidananya. Ini mengikuti criminal justice system.
"Jadi untuk prosesnya eksekusinya adalah ranah jaksa penuntut umum," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Beleid tersebut diteken Jokowi pada 7 Desember 2020. Adapun PP tersebut merupakan peraturan turunan dari Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Dalam Pasal 2 ayat 1, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
Sementara itu, Pasal 2 ayat 2 menyatakan pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kapolri Luncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Serta Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres
Kasus Penghasutan Bakar Mabes Polri, Laras Faizati Divonis Masa Percobaan 6 Bulan
Hasutan Pembakaran Mabes Polri, Laras Faizati Divonis 6 Bulan Percobaan
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Temuan Densus 88, Anak-Anak yang Marah saat Dilarang Main Ponsel Terindikasi Terpapar Paham Terorisme
Kasus Kekerasan Seksual Cenderung Meningkat di Kota Solo, Persetubuhan Anak Paling Banyak Dilaporkan
6 Orang Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Diduga 'Mata Elang' di Kalibata Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Pemprov DKI Luncurkan Kanal Aduan Lengkap untuk Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan Anak Meningkat, Komisi XIII DPR Minta Pendampingan Psikologis Diperkuat