Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu
Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marve), Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Sikap Kepala Negara diklaim Luhut sudah jelas, yakni hanya taat kepada konstitusi.
"Pak Jokowi apa urusannya (dengan wacana penundaan Pemilu). Pak Jokowi sudah bilang, saya taat pada konstitusi," kata Luhut di kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Sabtu (12/3).
Baca Juga
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Luhut mengatakan, karena konstitusi mengharuskan masa jabatan maksimal 2 periode, maka Presiden Jokowi akan taat 2 periode saja. "Sudah jelas itu, konstitusinya 2 periode, beliau taat 2 periode," ujarnya.
Menurut Luhut, beda situasinya jika suara rakyat terus membesar untuk mendorong masa jabatan 3 periode atau menunda pemilu, dan disambut oleh MPR untuk melakukan amandemen UUD 1945 soal masa jabatan presiden.
"Tetapi kalau suara ini membesar, silakan mau ditanggapi atau tidak. Kan tergantung dari perwakilan rakyat juga," tutur dia.
Baca Juga
PKB Sebut Wacana Penundaan Pemilu Urusan Politik Bukan Luhut
Luhut juga mengaku heran terhadap pihak-pihak yang menuding Jokowi inkonstitusinal. Pasalnya, wacana penundaan pemilu atau Jokowi 3 periode bukan dari Jokowi, tetapi suara akar rumput.
"Jokowi dibilang nggak konstitusional, apanya nggak konstitusional, bukan Beliau yang ngomong, itu suara di bawah," kata Luhut. (Pon)
Baca Juga
Luhut Klaim Pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP Dukung Pemilu Ditunda
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat