Luhut Klaim Pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP Dukung Pemilu Ditunda
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Dukungan agar Pemilu 2024 ditunda, bukan hanya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) saja. Pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP) diklaim juga mendukung penundaan Pemilu.
Klaim tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat (11/3).
Baca Juga
Komisi II Sebut Mundurnya Pembahasan Anggaran Bukan karena Isu Penundaan Pemilu
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,," kata Luhut.
Menurut Luhut, klaim tersebut berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Padahal, Demokrat, Gerindra dan PDIP sudah menyatakan sikap menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut melanjutkan, big data itu juga menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Alasannya, rakyat tidak berkenan uang Rp 110 triliun dipakai untuk penyelenggarakan kontestasi demokrasi.
Baca Juga
PKB Sebut Wacana Penundaan Pemilu Urusan Politik Bukan Luhut
Namun di sisi lain, Luhut mengingatkan soal kepatuhan pada konstitusi. Purnawirawan jenderal Angkatan Darat (AD) ini menyebut presiden hanya menjalankan perintah konstitusi.
"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres