Luas Rumah Jabatan Menteri di IKN Capai 1.000 Meter Persegi Per Unit
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Juni 2023
Pekerjaan bor pile untuk Ramah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN. ANTARA/HO-dok pribadi
MerahPutih.com - Proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga pekan keempat Mei 2023 sudah mencapai 37,1 persen, sedangkan target selesai pada Juni 2024.
"Proyek ini dimulai pada Desember 2022 dengan target tuntas Juni 2024, sehingga saat ini para pekerja terus mengebut menyelesaikan pekerjaan," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kaltim, Kalsel, dan Kaltara) Hujurat, di Samarinda, Kamis (9/6).
Baca Juga:
Gedung DPR RI di IKN Mulai Dibangun Tahun 2024
Dalam proyek ini, pihaknya sedang membangun Rumah Tapak Jabatan Menteri sebanyak 36 unit dengan masing-masing tipe 480 meter persegi, sementara luas lahan per unit adalah 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak sebesar Rp 493,75 miliar.
Ia menjelaskan, target Juni harus tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI untuk yang pertama kali, sehingga di saat itu semuanya harus selesai.
Jumlahnya rumah tapak sebanyak 36 unit ini dibangun pada dua lokasi persil, yakni di persil 104 dengan luas 10,6 hektare, kemudian persil 105 dengan luas 9,1 hektare.
Sedangkan ruang lingkup pekerjaan, antara lain perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan, dan pekerjaan furnitur.
"Desain rumah tapak di KIPP IKN dibangun dalam dalam dua tipe. Yakni, tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi," katanya.
Rumah tapak ini dibangun dua lantai, terdiri atas lantai pertama dirancang memiliki teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan kamar tidur tamu, sementara lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.
Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya, Ciriajasa Engeneering & Management Consultant KSO, sedangkan pengawasnya adalah dari PT Yodya Karya Persero. (*)
Baca Juga:
Pemerintah Segera Kirim Revisi UU IKN ke DPR
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya