Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga pekan keempat Mei 2023 sudah mencapai 37,1 persen, sedangkan target selesai pada Juni 2024.
"Proyek ini dimulai pada Desember 2022 dengan target tuntas Juni 2024, sehingga saat ini para pekerja terus mengebut menyelesaikan pekerjaan," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kaltim, Kalsel, dan Kaltara) Hujurat, di Samarinda, Kamis (9/6).
Baca Juga:
Gedung DPR RI di IKN Mulai Dibangun Tahun 2024
Dalam proyek ini, pihaknya sedang membangun Rumah Tapak Jabatan Menteri sebanyak 36 unit dengan masing-masing tipe 480 meter persegi, sementara luas lahan per unit adalah 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak sebesar Rp 493,75 miliar.
Ia menjelaskan, target Juni harus tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI untuk yang pertama kali, sehingga di saat itu semuanya harus selesai.
Jumlahnya rumah tapak sebanyak 36 unit ini dibangun pada dua lokasi persil, yakni di persil 104 dengan luas 10,6 hektare, kemudian persil 105 dengan luas 9,1 hektare.
Sedangkan ruang lingkup pekerjaan, antara lain perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan, dan pekerjaan furnitur.
"Desain rumah tapak di KIPP IKN dibangun dalam dalam dua tipe. Yakni, tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi," katanya.
Rumah tapak ini dibangun dua lantai, terdiri atas lantai pertama dirancang memiliki teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan kamar tidur tamu, sementara lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.
Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya, Ciriajasa Engeneering & Management Consultant KSO, sedangkan pengawasnya adalah dari PT Yodya Karya Persero. (*)
Baca Juga:
Pemerintah Segera Kirim Revisi UU IKN ke DPR
