LPSK Turun Tangan Lindungi Jurnalis Tempo yang Dianiaya Oknum Aparat

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 31 Maret 2021
LPSK Turun Tangan Lindungi Jurnalis Tempo yang Dianiaya Oknum Aparat

Ilustrasi stop kekerasan terhadap jurnalis. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan dalam kasus penganiayaan jurnalis Tempo, Nurhadi yang dilakukan oknum aparat.

Pada Selasa (30/3), tim LPSK yang dipimpin Wakil Ketua Edwin Partogi Pasaribu tiba di Surabaya, Jawa Timur. Mereka bertemu dengan Nurhadi didampingi sejumlah kuasa hukumnya di kantor KontraS Surabaya.

Baca Juga

Wartawan Tempo Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Aparat

"Kami putuskan untuk proaktif, kendati belum ada permohonan yang masuk, tapi sudah datang untuk bertemu saksi dan korban, berikut mendalami peristiwanya. Selain menggali lebih dalam kronologinya dari saudara Nurhadi, kami juga menggali informasi seputar proses hukum yang sudah berlangsung,” tutur Edwin saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Rabu (31/3).

Ia menjelaskan, dari pertemuan ini, Nurhadi sudah menyetujui untuk pengajuan permohonan perlindungan dari LPSK.

“Perlindungan itu sifatnya sukarela, jadi LPSK tidak bisa memberikan perlindungan begitu saja pada saksi dan korban tanpa ada permohonan, atau memaksa atau tanpa ada kesediaan dari korbannya untuk diminta dilindungi,” tegas Edwin.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu saat ditemui MerahPutih.com.di kantor KontraS Surabaya. Foto: MP/Andika Eldon
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu saat ditemui MerahPutih.com.di kantor KontraS Surabaya. Foto: MP/Andika Eldon

Usai Nurhadi mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, lanjutnya, LPSK akan menelaah dan menginvestigasi serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur. Rencananya, LPSK bertemu Kapolda Jawa Timur untuk mengonfirmasi proses hukum yang sedang berlangsung.

Edwin menerangkan, perlindungan itu tidak hanya akan diberikan kepada Nurhadi saja, tetapi juga bisa kepada saksi mata yabg merasa membutuhkan perlindungan baik secara fisik mauoun mental.

“Jika memang ada saksi lain yang butuh perlindungan, silahkan ajukan permohonan dan kami akan mendalami permohonan tersebut. Prinsipnya, kami terbuka untuk siapa saja dalam sebuah peristiwa yang membutuhkan perlindungan,” ungkap Edwin.

Perlindungan yang akan diberikan LPSK ini selalu mempelajari situasi yang berkembang dahulu. Jika diperlukan, korban diamankan di safe house atau rumah aman.

“Safe house itu sudah masuk perlindungan paling tinggi. Terlindung sudah tidak bisa lagi keluar rumah demi menjaga keselamatan jiwanya. Bahkan, perlindungan tersebut salah satunya juga meliputi sisi medis dan psikis saksi dan korban. Namun, untuk kasus ini kami masih mendalami dan hasil investigasi kami akan kami bawa ke sidang pimpinan LPSK untuk diputuskan atau ditolak permohonannya,” beber Edwin.

Sementara itu, Kadiv Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis, Fatkhul Khoir juga mengapresiasi kedatangan LPSK dan berharap agar LPSK mampu memberikan perlindungan total kepada Nurhadi.

“Kami sangat mengapresiasi kedatangan LPSK dan berharap mereka total untuk memberikan perlindungan yang diperlukan bagi korban kekerasan seperti Nurhadi ini,” imbuh Fatkhul Khoir. (Andika Eldon/Surabaya)

Baca Juga

Wartawan Surabaya Tuntut Kapolda Jatim Usut Tuntas Penganiayaan Jurnalis Tempo

#LPSK #Wartawan #Kekerasan Wartawan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
LPSK didesak segera memperbanyak kantor perwakilan di tingkat provinsi guna memastikan korban kejahatan mendapatkan akses perlindungan yang cepat dan merata. ?
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU Pers yang diajukan Iwakum. Perlindungan wartawan pun akan dipertegas.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Indonesia
Tok! MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Dipidana atau Digugat Perdata Sembarangan
MK mengabulkan sebagian gugatan Iwakum terkait Pasal 8 UU Pers. Menegaskan sanksi pidana terhadap wartawan hanya bisa diterapkan setelah mekanisme Dewan Pers.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Tok! MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Dipidana atau Digugat Perdata Sembarangan
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pers, Ahli Nilai Pasal 8 Belum Jamin Perlindungan Wartawan
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Uji Materiil UU Pers, Senin (10/11). Ahli menilai, bahwa perlindungan wartawan belum terjamin.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pers, Ahli Nilai Pasal 8 Belum Jamin Perlindungan Wartawan
Indonesia
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Bayu Widodo Sugiarto pernah melakukan modus serupa pada tahun 2011 terhadap Mindo Rosalina Manullang dalam kasus suap Wisma Atlet.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Indonesia
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK hanya berwenang melindungi saksi, korban, pelapor, ahli, dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Indonesia
Pengurus PWI Pusat Dikukuhkan Monumen Pers Solo, Diingatkan Jangan Ada Lagi Perpecahan
Akhmad Munir mengungkapkan setelah dualisme selama dua tahun akhirnya PWI bisa bersatu dan dikukuhkan di Monumen Pers.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Oktober 2025
Pengurus PWI Pusat Dikukuhkan Monumen Pers Solo, Diingatkan Jangan Ada Lagi Perpecahan
Indonesia
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Legistator desak Polisi dan Jaksa terlibat dalam perlindungan saksi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Perlindungan Saksi dan Korban Dinilai Masih Lemah, DPR Dorong Keterlibatan Aparat Hukum
Bagikan