Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap perkara yang diduga menjerat mantan Kepala Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI berinisial B diselesaikan sesuai aturan pidana yang berlaku selain mekanisme administrasi internal.
Hal ini dikarenakan perkara yang dihadapi diduga terkait dengan pelecehan seksual terhadap salah satu pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di BPPBJ. Kasus tersebut kini masih ditangani oleh Inspektorat Pemprov DKI.
"Yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. Kami berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke penegak hukum," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta (24/3).
Baca Juga:
Dengan diselesaikannya secara pidana ini, kata Edwin, dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, juga memberikan efek jera kepada pelaku. Termasuk memberi pesan kepada calon pelaku potensial lainnya jika ada hukuman terhadap tindakan pelecehan seksual.
"Di sinilah pentingnya perkara dugaan pelecehan seksual diusut secara pidana. Efek jera agar tidak terulang lagi kejadian yang sama terutama pelecehan terkait relasi kuasa seperti atasan dengan bawahan," jelas Edwin.
LPSK sendiri siap memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi yang mengetahui dugaan pelecehan seksual tersebut. Perlindungan penting karena dalam dunia kerja PNS ada hirarki yang membuat terjadi relasi kuasa antara terduga pelaku dengan korban maupun saksi yang bisa jadi adalah bawahannya.
Relasi kuasa ini yang seringkali menjadi jalan terjadinya pelecehan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisinya untuk melecehkan korban.
"Termasuk juga untuk mengancam korban atau pun saksi untuk tidak memberikan keterangan atau melapor. Di sinilah perlindungan untuk korban dan saksi menjadi penting," papar Edwin.
LPSK juga mengingatkan bentuk ancaman yang mungkin diterima korban dan saksi misalnya ancaman terkait karier atau jabatan. Ancaman ini sangat mungkin diterima korban dan saksi selain ancaman fisik maupun ancaman hukum.
LPSK berharap Inspektorat maupun instansi lain yang terkait untuk turut memerhatikan potensi ancaman ini.
"Jangan sampai ancaman terkait karier dan jabatan membuat perkara ini tidak terungkap", harap Edwin.
LPSK meminta pemda memperhatikan hak-hak korban, termasuk terkait hak kepegawaian atau kariernya. Hal ini penting agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap korban.
"Jangan sampai korban sudah jadi korban pidana, masih menjadi korban kembali terkait statusnya sebagai PNS," harap Edwin.
Baca Juga:
LPSK saat ini sedang memantau perkembangan perkara ini. Jika perkara ini sudah masuk sistem peradilan pidana, dalam hal ini sudah dilaporkan ke penegak hukum, korban maupun saksi perkara tersebut bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
"LPSK siap melindungi korban dan saksi jika memang mereka membutuhkan layanan perlindungan kami. Apalagi berdasarkan UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang korbannya mendapat prioritas perlindungan dari LPSK," pungkas Edwin. (Asp)
Baca Juga:
