Lolos Verifikasi Administrasi, Golkar Targetkan 115 Kursi DPR

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 14 Oktober 2022
Lolos Verifikasi Administrasi, Golkar Targetkan 115 Kursi DPR

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya bersiap memenangkan pileg dan pilpres dengan target meraih 115 kursi di DPR RI setelah Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan lolos verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"Menang pemilihan legislatif, yaitu kita ingin menang 20 persen. Kita ingin sama dengan 115 kursi di DPR RI, saat ini kita dapat 85 kursi dan tentu menang pilpres," kata Ace usai konferensi pers persiapan HUT ke-58 Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

Baca Juga:

Golkar Sebut Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Siap Terima Kritik dan Saran

Ia lantas menimpali, "Sebagaimana pidato ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto bahwa untuk Pemilu 2024 nanti, bahwa kita ingin menang".

Ace pun mengaku gembira Golkar menjadi salah satu dari 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

"Tentu kami bersyukur dan kami sudah siap untuk dilakukan verifikasi. Partai Golkar siap untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024 dan nanti mungkin KPU masih harus melakukan verifikasi terhadap kartu anggota dan persyaratan-persyaratan yang lainnya," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu berharap pula Golkar dapat memenangkan Pilkada 2024 dan bisa segera melakukan konsolidasi-konsolidasi untuk pemenangan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga:

Golkar Usul Setiap Fraksi Ajukan Nama Calon Pengganti Anies

Ace juga menegaskan partainya mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

"Tetapi, pembahasan, penetapan deklarasi KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) capres, cawapresnya itu nanti," ucapnya.

Ia menyebut sejauh ini Koalisi Indonesia Bersatu masih solid dan terbuka dengan bergabungnya partai politik lain ke dalam sekoci koalisinya.

"Sejauh ini komunikasi politik antara Pak Airlangga, Pak Zulhas (Zulkifli Hasan), dan Pak Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sangatlah intens," katanya. (*)

Baca Juga:

Eks Elite Golkar Mahyudin Bergabung ke Perindo

#Partai Golkar #DPR RI #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan