Libatkan Penasihat Asing, Pemerintah Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Dipolitisasi

MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada sejumlah pihak agar tidak mempolitisir pemindahan ibu kota dengan wacana-wacana yang menyesatkan.

Menurut Mahfud, proses pemindahan ibu kota tidak akan rumit jika tidak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

Baca Juga:

Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Dianggap Hanya Untungkan Para Pengusaha

"Setelah proses-proses studi yang mendalam, pemerintah akhirnya memutuskan pindah ibu kota. Dan itu sebenarnya kalau tidak terlalu dipolitisir (tidak akan rumit), karena kesepakatannya sudah. Tinggal mengubah beberapa UU," katanya, Rabu (22/1).

Namun demikian, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan rampung pada 2024.

"Dimulai dari lembaga-lembaga atau kementerian dan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat secara bertahap akan pindah secara pelan-pelan. Karena itu kan urusan puluhan tahun, tidak bisa lima tahun," jelasnya.

Ia mengatakan untuk melakukan pemindahan itu, langkah yang mesti dilakukan adalah dengan mengubah beberapa Undang-undang. Artinya, hal tersebut menyangkut dengan proses di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Undang-undang kan banyak menyebut Jakarta sebagai Ibu Kota," tutur Mahfud.

Terkait desain, Mahfud berujar telah ada hasil dari sayembara yang akan dikembangkan menjadi gambaran Ibu Kota di masa depan.

Selanjutnya, ibu kota baru akan berpindah secara bertahap pada 2024. Ia mengatakan pemindahan akan dimulai dari Kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat secara perlahan.

"Ini urusan puluhan tahun, tidak bisa hanya lima tahun."

Soal pemindahan Ibu Kota, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru.

Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Baca Juga:

Pemindahan Ibu Kota Perlu Dukungan Politik Semua Pihak

Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurut dia, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

"Saya kira memang ingin kita membangun trust internasional," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pengamat Politik Nilai Pemindahan Ibu Kota Tonggak Dimulainya Periode Post Java