Eddy Flo
MerahPutih.Com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bakal menguntungkan para pengusaha pemilik izin lahan konsesi. Sebab, sebagian besar lahan yang akan menjadi lokasi berdirinya ibu kota baru dikuasai oleh sejumlah pengusaha.
Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah menuturkan, sebanyak 148 dari 162 izin konsesi merupakan lahan pertambangan dan tidak sedikit yang meninggalkan lubang-lubang bekas pertambangan yang masih menganga.
Baca Juga:
Menurut Merah, hal itu membuka peluang adanya negosiasi antara pemerintah dan pemilik lahan dalam merevitalisasi area-area lubang tambang tersebut.
"Jadi yang diuntungkan dari proses ini bukan rakyat, tapi para pemegang konsensi. Apakah pemegang konsesi akan rela berikan lahan-lahannya kepada pemerintah, atau ada deal-deal-annya apa," ujar Merah kepada wartawan di LBH, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).
Merah mengatakan korporasi dan oligarki punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek ibu kota negara.
Ia menyampaikan bahwa ada lebih dari 180.965 hektar lahan akan digunakan sebagai proyek pembangunan ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
“Kami temukan 162 konsesi di atas kawasan 180 ribuan hektar yang disebut sebagai kawasan ibukota baru,” kata Merah.
Dari total 180.965 hektar yang ada itu, akan dibagi menjadi tiga ring. Beberapa diantaranya adalah ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut akan menjadi lahan pusat pemerintahan.
Kemudian untuk ring dua ada lahan seluas 42.000 hektar yang akan dijadikan pemerintah sebagai kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Dan untuk lahan ring tiga memiliki luas 133.321 hektar yang akan dijadikan sebagai kawasan perluasan IKN.
Merah juga menyebutkan bahwa akan ada banyak permintaan air bersih di kawasan Ibu Kota baru Indonesia itu. Padahal untuk kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara terkenal dengan sulitnya air bersih.
Jika proyek ibu kota baru itu benar-benar dijalankan oleh pemerintah, Merah menduga akan ada perusahaan air bersih yang akan mendapatkan keberkahan yang sangat besar bagi beberapa perusahaan.
“Kebutuhan air bersih akan meningkat. Dan salah satu perusahaan akan mendapat manfaat adalah perusahaan air milik,” terangnya.
Menurut Merah, masyarakat di Kaltim juga tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan tersebut.
“Pengambilan keputusan jokowi adalah kejahatan pada partisipasi publik dan ini kejahatan yang serius. Karena masyarakat tdk pernah diminta pendapat. Keputusan dilakukan duluan dan kajian dilakukan belakangan,” paparnya.
Baca Juga:
Jokowi Pertahankan Muka Lama di Kabinetnya untuk Muluskan Pemindahan Ibu Kota?
Selain itu, Merah juga tidak menerima, alasan pemerintah yang menginginkan ibu kota negara ada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
“Ini argumentasi penggaris yang harus dibuang jauh-jauh di tong sampah. Kalau mau sejahterakan rakyat hadirkan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian argumentasinya jauh daei bencana, ini juga argumentasi luar biasa ngawurnya. Karena bencana industri kaltim luar biasa,” Kita tidak butuh pemilihan ibukota tapi kita butuh pemulihan ekologis,” lanjutnya.
Selain itu, kata dia, dalam pemindahan ibu kita baru itu ditemukan sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari ide megaproyek Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota.(Knu)
Baca Juga:
Fadli Prediksi Pemindahan Ibu Kota Cuma Wacana, Sama Seperti Esemka
