Jokowi Pertahankan Muka Lama di Kabinetnya untuk Muluskan Pemindahan Ibu Kota?

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo mempertahankan beberapa menteri-menteri di kabinet periode yang kedua ini.

Strategi Jokowi itu dinilai sebagai langkah untuk meneruskan proyek prestisius yang telah dimulainya di periode pertamanya. Seperti pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Erick Thohir Pelajari Permasalahan untuk Bikin Indikator Kinerja BUMN

"Skema ini sengaja dirancang untuk mewujudkan mimpi besar Jokowi. Sebenarnya tidak banyak yang berubah," kata Direktur Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, Kamis (24/10)

Selain itu, ia menilai susunan kabinet periode kedua ini, memang dirancang untuk meraih sukses dalam visi dan misi presiden. Skema tersebut tampak dari struktur kabinet yang berkaitan dengan bidang ekonomi di mana wajah lama masih menempati posisinya, seperti Sri Mulyani, Basuki, Budi Karya, dan Airlangga.

"Skema ini memang dirancang untuk mewujudkan visi Jokowi lima tahun ke depan. Ini berjalan juga dengan program pemindahan Ibu Kota. Ada satu skema untuk pindah Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur," katanya.

Menurut Karyono, yang baru adalah dengan mengakomodir mantan rivalnya di dua Pilpres, Prabowo Subianto dan menempatkan Mahfud MD dari kalangan sipil sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Ini sudah terjadi di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), mengakomodir kompetitor. Bukan barang baru. Yang baru ialah dalam kabinet gado-gado ini ialah menteri dari mantan capres," kata dia.

Ia juga mengatakan, tidak ada hal baru dalam susunan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua, kecuali masuknya mantan calon presiden (capres) menjadi Menteri Pertahanan.

Menurutnya, hal tersebut masih menjadi hal baru di Indonesia. Meskipun di luar negeri pernah terjadi, seperti di Amerika Serikat, di mana Presiden Barrack Obama saat pemerintahannya menggandeng Hillary Clinton menjadi menterinya, yang sebelumnya merupakan saingannya dalam pilpres.

"Paradigma kita sekarang harus diubah, kalau dulu teriak dengan toa, diubah menjadi kritik konstruktif. Kritik itu penting, lebih penting lagi solusi yang konstruktif," ujarnya Karyono.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Padukan Sipil dan Militer di Kabinet Demi Keseimbangan

Karyono juga menyebutkan, kabinet Presiden Jokowi sekarang merupakan kabinet kompromi karena aspek tersebut tidak dapat dihindari. Terkait dengan check and balances, Karyono mengatakan, hal tersebut tidak diukur dari ada atau tidaknya oposisi. Civil society dianggap bisa memberikan kritik.

"Jokowi ingin di periode kedua ini, ingin menuntaskan agenda pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi presiden. Salah satunya terciptanya stabilitas politik dan keamanan," tuturnya. (Knu)