Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menilai, susunan kabinet baru Jokowi-Ma’ruf yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju, telah dihitung oleh presiden terutama mengenai keseimbangan.
“Sebagai contoh, menko polhukam dari sipil, biasanya adalah dari militer dan mantan panglima dan ini dari kalangan sipil, ini sungguh luar biasa. Kemudian menteri agama dari militer,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (23/10).
Baca Juga:
Terdepaknya Susi dan Jonan Disebut Sebagai Korban Politik Praktis
Mantan Dankor Marinir tersebut berharap, keseimbangan tetap terjaga.
“Ini kan civil society bukan antara sipil dengan militer tapi saya nilai keseimbangan saat ini saya kira ada baiknya dan sangat bagus saya harap kabinet saat ini lebih optimal dari kabinet yang lalu,” tegasnya.
Nono menyebut, sebenarnya yang terjadi dalam proses pembentukan kabinet ini ada tarik ulurnya.
“Kepentingannya sebenarnya sama satu ikat tetapi mana yang menjadi prioritas. Suatu contoh misalnya kenapa Menag sekarang dari kalangan militer, mungkin ada kaitannya urusan keamanan, munculnya paham-paham radikalisme mengatasnamakan agama dan seterusnya sehingga memerlukan itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memuji beberapa orang dipilih Jokowi sebagai pembantunya, diantaranya adalah Mantan Ketua MK Mahfud MD.
“Saya melihat, orang yang mengkoordinir polhukam ini orang yang punya pengalaman. Pak Mahfud MD ini kan pernah jadi Menhan, pernah menjadi Menkumham, pernah jadi Ketua MK, dan punya pengalaman luas sekali dan kita tahu siapa beliau, mampu bisa menjangkau masalah politik, keamanan, dan hukum,” tuturnya.
Nono menyampaikan, Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat untuk menjabat sebagai menteri pertahanan (menhan).
“Pak Prabowo secara kualitas sangat mumpuni untuk menjabat sebagai Menhan. Beliau sangat berpengalaman di militer. Terakhir pernah menjabat sebagai Pangkostrad.
Baca Juga:
Nadiem Makarim Diminta Jadikan Lulusan di Indonesia Pencipta Lapangan Kerja
Ketika ditanyakan mengenai terpilihnya Tito Karnavian sebagai mendagri, Nono melihatnya sebagai kebijakan untuk menjaga keseimbangan dalam kabinet.
“Jadi keseimbangan harus terjadi. Kan ada 3 menteri yang apabila presiden berhalangan yang memiliki kewenangan mewakili yakni, menhan, menlu, mendagri. Ini pas. Ada dari sipil, militer, dan kepolisian,” pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Mahfud MD Jadi Orang Sipil Pertama yang Jabat Menko Polhukam
