Legislator Yakin Danantara Bukan Sekadar Investasi, Tetapi Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 Februari 2025
Legislator Yakin Danantara Bukan Sekadar Investasi, Tetapi Membangun Fondasi Ekonomi Berkelanjutan

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl RP Soeroso, Menteng, Jakarta. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Peluncuran Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai sebagai tonggak sejarah yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi.

Dengan adanya Danantara, Indonesia akan memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

Hal tersebut sesuai dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia menjadi negara yang mandiri berdiri di atas kaki sendiri.

"Ini bukan hanya soal investasi, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Danantara akan memastikan bahwa sumber daya yang kita miliki dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian, Senin (24/2).

Baca juga:

Prabowo Jamin Danantara Tidak Kebal Audit

Sejalan dengan visi tersebut, Danantara akan mengelola berbagai proyek dengan prinsip tata kelola yang transparan dan profesional guna memastikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

"Dengan pendanaan awal sebesar 20 miliar dolar AS, Danantara akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk energi hijau dan industri berbasis teknologi tinggi," tuturnya.

Menurut dia, peluncuran resmi BPI Danantara pada hari ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi dan menjadi pemain utama dalam ekonomi global yang semakin kompetitif.

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

Baca juga:

Resmikan Danantara, Prabowo: Perusahaan BUMN Akan Jadi Pemimpin Kelas Dunia di Sektor Masing-masing

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia," kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa BPI Danantara Indonesia menjadi salah satu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) terbesar di dunia.

"Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika (sekitar Rp14,79 kuadriliun), Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana, kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia," ujar Prabowo.

#Danantara #BPI Danantara #DPR RI #Investasi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Berita
Pintu Gandeng OJK Edukasi Aset Kripto di Kampus Binus
Industri kripto menunjukkan pertumbuhan pesat secara global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Desember 2025
Pintu Gandeng OJK Edukasi Aset Kripto di Kampus Binus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan