Legislator Tekankan Pendekatan Mendalam untuk Perilaku Menyimpang Anak, Bukan Sekadar Hukuman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Mei 2025
Legislator Tekankan Pendekatan Mendalam untuk Perilaku Menyimpang Anak, Bukan Sekadar Hukuman

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa (DPR RI)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menegaskan bahwa pelabelan "nakal" pada perilaku anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukuman atau disiplin. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dengan mengidentifikasi akar permasalahan.

"Anak disebut nakal tentu karena dia sudah melanggar peraturan yang ada. Ada banyak sebabnya, kita harus lihat sebabnya,” ujar Ledia dalam keterangannya, Jumat (2/5).

Baca juga:

Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Bandel ke Barak Tuai Kecaman, Imparsial: Ini Bentuk Inferioritas Sipil

Menurutnya, perilaku anak yang melanggar aturan seringkali dipengaruhi oleh keteladanan orang dewasa di sekitarnya. Ledia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara keluarga, sekolah, dan pihak terkait untuk memahami alasan di balik tindakan anak.

Ia berpendapat bahwa dialog diperlukan untuk mendiagnosis penyebab perilaku tersebut sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan. Ledia menolak anggapan bahwa pendekatan militeristik adalah solusi untuk semua masalah perilaku anak.

Baca juga:

Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM

Ledia juga menekankan pentingnya ekosistem pendidikan yang baik, melibatkan sekolah, orang tua, dan lingkungan sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Terakhir, ia mengajak semua pihak untuk introspeksi dan aktif mencari akar permasalahan perilaku anak.

“Jadi ayo saja semua melakukan tugasnya masing-masing, memperbaiki, menggali lebih dalam akar persoalan-persoalan itu,” pungkasnya.

#Kenakalan Remaja #DPR RI #Kenakalan Anak
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Kehadiran P3RT sebagai pihak dalam kontrak akan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan batasan masing-masing pihak.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Bagikan