Legislator Tekankan Pendekatan Mendalam untuk Perilaku Menyimpang Anak, Bukan Sekadar Hukuman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 02 Mei 2025
Legislator Tekankan Pendekatan Mendalam untuk Perilaku Menyimpang Anak, Bukan Sekadar Hukuman

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menegaskan bahwa pelabelan "nakal" pada perilaku anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukuman atau disiplin. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dengan mengidentifikasi akar permasalahan.

"Anak disebut nakal tentu karena dia sudah melanggar peraturan yang ada. Ada banyak sebabnya, kita harus lihat sebabnya,” ujar Ledia dalam keterangannya, Jumat (2/5).

Baca juga:

Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan Anak Bandel ke Barak Tuai Kecaman, Imparsial: Ini Bentuk Inferioritas Sipil

Menurutnya, perilaku anak yang melanggar aturan seringkali dipengaruhi oleh keteladanan orang dewasa di sekitarnya. Ledia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara keluarga, sekolah, dan pihak terkait untuk memahami alasan di balik tindakan anak.

Ia berpendapat bahwa dialog diperlukan untuk mendiagnosis penyebab perilaku tersebut sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan. Ledia menolak anggapan bahwa pendekatan militeristik adalah solusi untuk semua masalah perilaku anak.

Baca juga:

Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM

Ledia juga menekankan pentingnya ekosistem pendidikan yang baik, melibatkan sekolah, orang tua, dan lingkungan sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Terakhir, ia mengajak semua pihak untuk introspeksi dan aktif mencari akar permasalahan perilaku anak.

“Jadi ayo saja semua melakukan tugasnya masing-masing, memperbaiki, menggali lebih dalam akar persoalan-persoalan itu,” pungkasnya.

#Kenakalan Remaja #DPR RI #Kenakalan Anak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - 16 menit lalu
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 16 menit lalu
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan revisi Undang-Undang Pemilu belum dicoret dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Indonesia
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
"TVRI akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang bisa dinikmati masyarakat."
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Bagikan