Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyoroti peningkatan kasus kekerasan seksual, termasuk dugaan pelecehan oleh seorang dokter kandungan di Garut. Ia mendesak para korban untuk berani melapor dan meminta kepolisian untuk bertindak cepat.
Mengenai dugaan pelecehan seksual oleh dokter di Garut, Gilang menekankan bahwa kejadian di fasilitas kesehatan ini sangat melukai rasa aman masyarakat.
"Tempat yang seharusnya melayani kesehatan justru menjadi lokasi perbuatan tidak menyenangkan bagi pasien. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika rasa aman mereka terenggut di tempat yang seharusnya menyembuhkan," ujar Gilang Dhielafararez dalam keterangan, Jumat (18/4).
Baca juga:
Tak Kuat Menahan Nafsu, Alasan Oknum Dokter Kandungan di Garut Nekat Lecehkan Perempuan Hamil
Menurutnya, kasus pelecehan yang kembali melibatkan seorang dokter ini bukan hanya masalah kriminal biasa. Gilang menilai insiden ini menunjukkan kelemahan sistem perlindungan masyarakat. "Kami berharap penyelidikan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dihukum pidana yang setimpal," tegasnya.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan bahwa negara harus tegas hadir untuk menjamin ruang publik bebas dari kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual.
"Ketika masyarakat datang untuk berobat malah menjadi korban pelecehan, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah pelayanan publik. Pemerintah perlu introspeksi, bagaimana mungkin pelaku bisa berpraktik begitu lama tanpa pengawasan atau tindak lanjut pengaduan?," ungkap Gilang.
Baca juga:
Dokter Kandungan Cabul di Garut Jadi Tersangka, Terancam 15 Tahun Penjara
Anggota Komisi Hukum DPR ini juga menyoroti pentingnya evaluasi sistem pengawasan dan sanksi bagi tenaga medis yang melanggar etika dan hukum. Gilang mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera membentuk mekanisme pengaduan yang cepat dan responsif agar masyarakat tidak takut untuk melapor.
"Saya khawatir ini bukan kasus satu-satunya. Jika negara tidak hadir memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, akan semakin banyak pelaku yang bebas dan semakin banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada sistem," pungkas legislator dari Dapil Jawa Tengah II tersebut.
