Legislator Tegaskan Pelecehan Oleh Dokter di Garut Cederai Rasa Aman, Negara Harus Hadir Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 18 April 2025
Legislator Tegaskan Pelecehan Oleh Dokter di Garut Cederai Rasa Aman, Negara Harus Hadir Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Ilustrasi dokter kandungan. (Foto: Pexels/Mart Production)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyoroti peningkatan kasus kekerasan seksual, termasuk dugaan pelecehan oleh seorang dokter kandungan di Garut. Ia mendesak para korban untuk berani melapor dan meminta kepolisian untuk bertindak cepat.

Mengenai dugaan pelecehan seksual oleh dokter di Garut, Gilang menekankan bahwa kejadian di fasilitas kesehatan ini sangat melukai rasa aman masyarakat.

"Tempat yang seharusnya melayani kesehatan justru menjadi lokasi perbuatan tidak menyenangkan bagi pasien. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika rasa aman mereka terenggut di tempat yang seharusnya menyembuhkan," ujar Gilang Dhielafararez dalam keterangan, Jumat (18/4).

Baca juga:

Tak Kuat Menahan Nafsu, Alasan Oknum Dokter Kandungan di Garut Nekat Lecehkan Perempuan Hamil

Menurutnya, kasus pelecehan yang kembali melibatkan seorang dokter ini bukan hanya masalah kriminal biasa. Gilang menilai insiden ini menunjukkan kelemahan sistem perlindungan masyarakat. "Kami berharap penyelidikan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dihukum pidana yang setimpal," tegasnya.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan bahwa negara harus tegas hadir untuk menjamin ruang publik bebas dari kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual.

"Ketika masyarakat datang untuk berobat malah menjadi korban pelecehan, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah pelayanan publik. Pemerintah perlu introspeksi, bagaimana mungkin pelaku bisa berpraktik begitu lama tanpa pengawasan atau tindak lanjut pengaduan?," ungkap Gilang.

Baca juga:

Dokter Kandungan Cabul di Garut Jadi Tersangka, Terancam 15 Tahun Penjara

Anggota Komisi Hukum DPR ini juga menyoroti pentingnya evaluasi sistem pengawasan dan sanksi bagi tenaga medis yang melanggar etika dan hukum. Gilang mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera membentuk mekanisme pengaduan yang cepat dan responsif agar masyarakat tidak takut untuk melapor.

"Saya khawatir ini bukan kasus satu-satunya. Jika negara tidak hadir memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, akan semakin banyak pelaku yang bebas dan semakin banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada sistem," pungkas legislator dari Dapil Jawa Tengah II tersebut.

#Dokter Cabul #DPR RI #Perilaku Seksual #Kekerasan Seksual #Pelecehan Seksual
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Tercatat sebanyak 2.722 ASN mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dalam waktu enam bulan terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Investigasi Pengunduran Diri 2.700 Lebih ASN di Semester I 2026
Indonesia
Kekerasan Seksual Berbasis Digital Rawan Terjadi di Kampus, Gubernur Lemhannas: Harus Ditindak Tegas
Mendukung pelaku dugaan kasus kekerasan seksual berbasis digital di dalam kampus harus ditindak secara tegas.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Kekerasan Seksual Berbasis Digital Rawan Terjadi di Kampus, Gubernur Lemhannas: Harus Ditindak Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Bagikan