Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Legislator Sentil Pemerintah Soal MBG, Desak Tindak Lanjuti Kasus Keracunan yang Makan Korban

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Legislator Sentil Pemerintah Soal MBG, Desak Tindak Lanjuti Kasus Keracunan yang Makan Korban

Pemkot Solo uji coba makan bergizi gratis di SDN Jsbres, Solo, Jumat (10/1). (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 mengenai pencapaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengklaim bahwa program tersebut telah menjangkau 20 juta penerima, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi.

Menurut Netty, Program MBG merupakan langkah konkret untuk membangun generasi emas Indonesia. Program yang bertujuan memberikan asupan gizi memadai bagi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui ini adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat daya saing bangsa.

Baca juga:

Penerima MBG Tembus 20 Juta Jiwa, PKB Optimistis Target Akhir Tahun Tercapai

“Keberhasilan program MBG menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul. Namun, meski tujuannya baik dan mulia, perlu keseriusan pula dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi di daerah,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Oleh karena itu, Netty berharap program ini harus dilaksanakan dengan benar, melibatkan banyak sektor, dan didukung oleh kemauan politik yang kuat.

Ia berpendapat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, program ini akan menjadi penggerak ekonomi rakyat yang memberikan manfaat ganda. Masyarakat tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Terkait rencana pemerintah membentuk 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Netty menilai strategi ini penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Koperasi yang dikelola dengan baik akan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi wadah gotong royong ekonomi.

Baca juga:

DPR Tegaskan Program MBG Harus Menjadi Bukti Keseriusan Pemerintah dalam Membangun SDM Unggul

Netty juga menyambut baik rencana pemerintah untuk memperluas akses protein hewani seperti ikan dan daging dengan harga terjangkau.

Hal ini, menurutnya, adalah bagian penting dari upaya pemenuhan gizi seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap implementasinya berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

#Makan Bergizi Gratis #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7) dini hari waktu Teheran.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Area depan Gedung MK pun cenderung sepi tanpa kerumunan massa. Namun, sejumlah orang tampak mulai menunggu kedatangan massa aksi sambil duduk di area pinggir trotoar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Polisi Bersiaga di Depan Gedung MK Jelang Putusan Soal MBG
Bagikan