Legislator Sentil Pemerintah Soal MBG, Desak Tindak Lanjuti Kasus Keracunan yang Makan Korban

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Legislator Sentil Pemerintah Soal MBG, Desak Tindak Lanjuti Kasus Keracunan yang Makan Korban

Pemkot Solo uji coba makan bergizi gratis di SDN Jsbres, Solo, Jumat (10/1). (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 mengenai pencapaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengklaim bahwa program tersebut telah menjangkau 20 juta penerima, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi.

Menurut Netty, Program MBG merupakan langkah konkret untuk membangun generasi emas Indonesia. Program yang bertujuan memberikan asupan gizi memadai bagi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui ini adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat daya saing bangsa.

Baca juga:

Penerima MBG Tembus 20 Juta Jiwa, PKB Optimistis Target Akhir Tahun Tercapai

“Keberhasilan program MBG menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul. Namun, meski tujuannya baik dan mulia, perlu keseriusan pula dalam menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi di daerah,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Oleh karena itu, Netty berharap program ini harus dilaksanakan dengan benar, melibatkan banyak sektor, dan didukung oleh kemauan politik yang kuat.

Ia berpendapat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal, program ini akan menjadi penggerak ekonomi rakyat yang memberikan manfaat ganda. Masyarakat tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya secara ekonomi.

Terkait rencana pemerintah membentuk 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Netty menilai strategi ini penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Koperasi yang dikelola dengan baik akan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjadi wadah gotong royong ekonomi.

Baca juga:

DPR Tegaskan Program MBG Harus Menjadi Bukti Keseriusan Pemerintah dalam Membangun SDM Unggul

Netty juga menyambut baik rencana pemerintah untuk memperluas akses protein hewani seperti ikan dan daging dengan harga terjangkau.

Hal ini, menurutnya, adalah bagian penting dari upaya pemenuhan gizi seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap implementasinya berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

#Makan Bergizi Gratis #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jurnalis CNN Indonesia Dapat Hadiah Mobil Mewah dari Prabowo Setelah Tanya tentang MBG
"Sosok Diana Valencia Gunawan, Jurnalis CNN yang Mendapat Hadiah Supercar Dari Presiden Setelah Tanya Tentang MBG,” demikian narasi di akun X.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jurnalis CNN Indonesia Dapat Hadiah Mobil Mewah dari Prabowo Setelah Tanya tentang MBG
Indonesia
SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin
Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin
Indonesia
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Regulasi yang memiliki dasar hukum kuat akan menjadi pendorong signifikan bagi percepatan implementasi program MBG di seluruh wilayah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan
Berita Foto
Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng (tengah) bersama Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (kanan) dalam Diskusi Forum Legislasi di Ruang Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPIP), Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional
Indonesia
10.482 Anak Alami Keracunan, JPPI Sarankan Program MBG Dihentikan
Angka keracunan terbaru mencapai 1.833 anak, lebih tinggi ketimbang rata-rata mingguan sebesar 1.531 anak pada September.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
10.482 Anak Alami Keracunan, JPPI Sarankan Program MBG Dihentikan
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngotot akan tarik anggaran MBG jika masih tak terserap hingga Oktober 2025.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Indonesia
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Harga gas LPG 3 kg kini menembus Rp 40 ribu. Eks Anggota DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, hal itu menjadi masalah besar pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Indonesia
16 SPPG di Solo Ajukan Sertifikasi Laik, Pemkot Segera Lakukan Uji Kelayakan
Sebanyak 16 SPPG di Solo sudah mengajukan SLHS. Pemkot Solo pun akan melakukan pengujian kelayakan.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
16 SPPG di Solo Ajukan Sertifikasi Laik, Pemkot Segera Lakukan Uji Kelayakan
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Komisi III menekankan pentingnya pembukaan kembali akses jalan yang ditutup di area konsesi PT TPL
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba
Bagikan