Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat

Merahputih.com - Harga tes PCR Rp 300 ribu dianggap masih terlalu mahal. Apalagi, ada wacana PCR akan diwajibkan untuk seluruh syarat menggunakan moda transportasi.

Jika program ini diterapkan, maka semua penumpang transportasi non-udara yang notabene dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR.

"Ini namanya membebani rakyat,” ungkap Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani kepada wartawan, Rabu (26/10).

Baca Juga

Alasan Ngotot Pemerintah Wajibkan Penumpang Pesawat Tes PCR

Ia mempertanyakan relevansi program vaksinasi dengan pengambilan kebijakan mewajibkan PCR.

“Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi,” kata istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini.

Netty juga menyoroti soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method. Seharusnya, dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina.

"Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut,” kritik Netty.

Dalam kondisi itu, ada peluang orang tersebut terpapar virus. “Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif COVID-19;" jelas dia.

Netty mengingatkan pemerintah tentang keterbatasan kemampuan laboratorium dalam melakukan uji PCR dan kemungkinan pemalsuan surat PCR.

“Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak,” ujar Netty.

Baca Juga

Lebih Mahal Dibanding Tiket, Harga Tes PCR Didesak Hanya Rp 150 Ribu

Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah agar menjelaskan harga dasar PCR secara transparan.

“Pada awalnya test PCR sempat di atas Rp1 juta, lalu turun hingga Rp300 ribu. Apalagi pemerintah tidak menjelaskan mekanisme penurunannya; apakah ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana?” jelas politikus PKS ini.

Ia juga berharap, pandemi COVID-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. "Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” katanya. (Knu)