Legislator PKB Ungkap Fakta Pahit Kondisi Kelas SD dan SMP

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator PKB Ungkap Fakta Pahit Kondisi Kelas SD dan SMP

Ilustrasi ruang sekolah dasar. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Gus Hilman, sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi, menilai masih banyak peserta didik dengan semangat tinggi yang terhambat ketersediaan fasilitas pendidikan memadai.

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 20% APBN untuk Pendidikan. Kami berharap perbaikan sarana dan prasarana menjadi fokus dari Kemendikdasmen agar mimpi Indonesia Emas 2045 terwujud,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/8).

Ia menjelaskan saat ini masih banyak peserta didik di tanah air yang belajar dengan sarana seadanya.

Berdasarkan data dari Kemendikdasmen di tahun ajaran 2024/2025 ada 1,18 juta ruang kelas sekolah dasar di Indonesia. Mirisnya 60% di antaranya dalam kondisi rusak.

Rinciannya 27,22% rusak ringan, 22, 27% rusak sedang, dan 10,81% rusak berat.

“Jadi bagaimana peserta didik bisa belajar nyaman kalau ruang kelasnya saja tidak memadai,” ujarnya.

Baca juga:

Legislator Tegaskan Anggaran PTS Jauh dari Kata Merata, Minta Disetarakan dengan PTN

Di level SMP, lanjut Gus Hilman juga tidak jauh berbeda. Hampir separuh atau 49,67% yang ruang kelas yang tersedia dalam kondisi rusak. Dengan rincian 24,73% mengalami rusak ringan, 17,96% rusak sedang, dan 6,97% rusak berat.

"Ini fakta pahit yang ada di depan mata dan segera harus ada tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen,” tegasnya.

Gus Hilman menilai perbaikan fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga sarana digital, menjadi langkah mendesak agar tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam menghadapi era globalisasi. Menurutnya, dunia pendidikan Indonesia harus adaptif terhadap berbagai tantangan global yang terus berubah.

“Masalah ini bukan semata-mata soal finansial, melainkan ketersediaan sarana pendidikan yang belum memadai,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para guru. Ia mengatakan, pemberian beasiswa maupun tunjangan kepada para guru harus mendapat perhatian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para guru.

"Guru adalah pilar utama dalam pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Karena itu, beasiswa maupun tunjangan bagi para guru harus mendapat perhatian serius agar mereka bisa bekerja dengan lebih optimal,” tandasnya. (Pon)

#DPR RI #Kemendikdasmen #Sekolah Dasar #Sekolah Menengah Pertama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
923 Sekolah di NTT Terpaksa Belajar dari Rumah Imbas Gempa Bumi
Kemendikdasmen telah menerbitkan panduan pembelajaran dalam situasi darurat.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
923 Sekolah di NTT Terpaksa Belajar dari Rumah Imbas Gempa Bumi
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Lifestyle
Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftar
Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 dibuka 20-24 Agustus. Simak syarat, dokumen, jenjang S1/D4, S2, S3, hingga cara daftar secara online.
ImanK - Kamis, 20 Agustus 2026
Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftar
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Indonesia
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Bagikan