Legislator PKB Ungkap Fakta Pahit Kondisi Kelas SD dan SMP

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator PKB Ungkap Fakta Pahit Kondisi Kelas SD dan SMP

Ilustrasi ruang sekolah dasar. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Gus Hilman, sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi, menilai masih banyak peserta didik dengan semangat tinggi yang terhambat ketersediaan fasilitas pendidikan memadai.

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 20% APBN untuk Pendidikan. Kami berharap perbaikan sarana dan prasarana menjadi fokus dari Kemendikdasmen agar mimpi Indonesia Emas 2045 terwujud,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/8).

Ia menjelaskan saat ini masih banyak peserta didik di tanah air yang belajar dengan sarana seadanya.

Berdasarkan data dari Kemendikdasmen di tahun ajaran 2024/2025 ada 1,18 juta ruang kelas sekolah dasar di Indonesia. Mirisnya 60% di antaranya dalam kondisi rusak.

Rinciannya 27,22% rusak ringan, 22, 27% rusak sedang, dan 10,81% rusak berat.

“Jadi bagaimana peserta didik bisa belajar nyaman kalau ruang kelasnya saja tidak memadai,” ujarnya.

Baca juga:

Legislator Tegaskan Anggaran PTS Jauh dari Kata Merata, Minta Disetarakan dengan PTN

Di level SMP, lanjut Gus Hilman juga tidak jauh berbeda. Hampir separuh atau 49,67% yang ruang kelas yang tersedia dalam kondisi rusak. Dengan rincian 24,73% mengalami rusak ringan, 17,96% rusak sedang, dan 6,97% rusak berat.

"Ini fakta pahit yang ada di depan mata dan segera harus ada tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen,” tegasnya.

Gus Hilman menilai perbaikan fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga sarana digital, menjadi langkah mendesak agar tidak ada anak bangsa yang tertinggal dalam menghadapi era globalisasi. Menurutnya, dunia pendidikan Indonesia harus adaptif terhadap berbagai tantangan global yang terus berubah.

“Masalah ini bukan semata-mata soal finansial, melainkan ketersediaan sarana pendidikan yang belum memadai,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para guru. Ia mengatakan, pemberian beasiswa maupun tunjangan kepada para guru harus mendapat perhatian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para guru.

"Guru adalah pilar utama dalam pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Karena itu, beasiswa maupun tunjangan bagi para guru harus mendapat perhatian serius agar mereka bisa bekerja dengan lebih optimal,” tandasnya. (Pon)

#DPR RI #Kemendikdasmen #Sekolah Dasar #Sekolah Menengah Pertama
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan