Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - 101 wilayah bakal alami kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022. Berbeda dengan penjabat kepala daerah sebelumnya, masa jabatan Pejabat (Pj) kurang lebih 1-2 tahun.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengingatkan agar pengisian ratusan penjabat kepala daerah mesti dijauhkan dari upaya untuk membangun kekuatan politik. Khususnya menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca Juga
DPR Ingatkan 272 Plt Kepala Daerah Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis
Menurut dia, penjabat kepala daerah yang akan diangkat tidak boleh dijadikan kaki tangan untuk kepentingan partai politik dan calon presiden tertentu.
“Ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi 'batalion politik' yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (5/1).
Politikus PKB ini mengingatkan agar pengisian penjabat kepala daerah memenuhi aspek normatif yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
UU tersebut mengatur bahwa penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan penjabat bupati/wali kota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
Lalu, penunjukan penjabat kepala daerah murni kewenangan Presiden dan Mendagri. Tidak diperlukan konsultasi apalagi persetujuan DPR.
"Karena itu, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Presiden dan Mendagri," jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI tersebut.
Baca Juga
Belum Adanya Jadwal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Ketidakpastian Politik
Ia juga berharap agar sosok yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah merupakan sosok Pancasilais dan bukan yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme.
"Presiden dan Mendagri perlu menyiapkan cara yang tepat untuk mengidentifikasi melakukan profiling calon-calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk, sehingga hasilnya bukanlah mereka yang intoleran dan radikal," ujarnya.
Diketahui, ada 101 Kepala Daerah habis masa jabatannya tahun 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.
Hal ini sebagai konsekuensi tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Sejumlah jabatan kepala daerah tingkat provinsi, serta kabupaten/kota ‘nganggur’ dua tahun menunggu Pilkada.
Baca Juga
UU Pilkada menegaskan, gelaran Pilkada tahun 2022 dan 2023 diundur ke tahun 2024. Selesai lima tahun atau belum lima tahun masa tugas kepala daerah tersebut.
Terdapat 101 kepala daerah masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Rinciannya, sejumlah gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan habis masa jabatannya. Kemudian, ada 76 bupati dan 18 walikota yang juga habis masa jabatannya tahun ini. (Knu)
