Legislator PAN Tantang Ridwan Kamil Bereskan Persoalan Polusi Udara Jakarta

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 20 Agustus 2024
Legislator PAN Tantang Ridwan Kamil Bereskan Persoalan Polusi Udara Jakarta

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. (Dok. DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk maju dalam pemilihan gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Sebagai pasangan calon, keduanya dihadapkan persoalan laten Jakarta seperti polusi.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Jakarta layak dianggap juara dunia untuk urusan polusi udara selama dua tahun ini. Eddy menyebut kualitas udara Jakarta saat ini 13,5 kali lebih besar dari batas bawah angka kualitas udara sehat yang ditetapkan WHO.

Menurut Eddy, 44 persen kontribusi polusi di Jakarta dari transportasi, yang mana sumbangan terbesarnya datang dari emisi sepeda motor.

“Kemudian 31 persen persen pembangkit listrik yang ada di sekitar Jakarta ini disusul dengan industri dan rumah tangga," kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).

Baca juga:

Kualitas Udara Jakarta Hari Ini Tidak Sehat, Masyarakat Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruang

Eddy menjelaskan dalam sepekan terakhir polusi udara di Jakarta menjadi peringkat pertama di seluruh dunia. Menurutnya hal ini adalah PR bagi RK dan Suswono jika nantinya mampu memimpin Kota Jakarta.

"Jadi ini adalah PR besar yang kami titipkan aspirasinya kepada Kang Emil dan Pak Suswono. Ini juga bisa menjadi quick wins dari Kang Emil dan Pak Suswono," ujar Eddy yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional ini.

Menurut Eddy, warga Jakarta akan sangat mendukung dan mengapresiasi jika RK mampu mengurangi polusi udara sesegera mungkin.

"Saya yakin warga Jakarta akan memberikan apresiasi dan kepercayaan yang lebih besar kepada Kang Emil dan Pak Suswono dalam mengelola Jakarta ke depannya," pungkasnya. (Knu)

#PAN #Partai Amanat Nasional #DPR RI #Ridwan Kamil #Ridwan Kamil-Suswono #Pilkada Dki #Pilkada 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Bagikan