Legislator NasDem Singgung 'Partai Cokelat' dalam Rapat dengan Panglima TNI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 November 2024
Legislator NasDem Singgung 'Partai Cokelat' dalam Rapat dengan Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo (DPR RI)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyampaikan keprihatinannya terhadap data yang menunjukkan dua pertiga kepala daerah di Indonesia tersandung kasus hukum.

Menurut legislator NasDem ini, demokrasi Indonesia yang dijalankan selama ini dalam setiap kontestasi politik cukup brutal. Ia lantas menyinggung fenomena lahirnya "partai cokelat" dalam Pilkada 2024

"Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini pak, katanya ada partai baru, apa partai baru, partai cokelat. Enggak mungkin kalau kita enggak tahu kok," kata Yoyok dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Baca juga:

MK Siapkan 735 Personel Hadapi Sengketa Pilkada 2024

Pria yang pernah menjadi prajurit TNI ini menegaskan pentingnya netralitas TNI dalam proses kontestasi politik. "Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat tempat TPS saja takut," ungkapnya.

Yoyok meminta TNI ikut berperan dalam melakukan mitigasi terhadap money politic, black campaign, dan penyimpangan lainnya.

Anak buah Ketum NasDem Surya Paloh ini juga meminta TNI turut berperan memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

Baca juga:

PDIP: Keterlibatan Partai Coklat Nyata di Sumatera Utara

"Saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi pak untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pemilihan yang jurdil," tutup Yoyok.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar skenario Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan mengerahkan Partai Coklat atau ‘Parcok’. Hal itu diungkap Hasto dalam channel Akbar Faizal Uncencored (AFU).

Dalam podcast itu, Hasto sempat ditanya oleh Akbar Faisal mengenai apakah Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menjawab pertanyaan tersebut, Hasto lantas mengungkapkan bahwa secara teoritik kekuasaan, itu tidak bisa. Tetapi sebelum lengser, Jokowi sudah menempatkan orang-orangnya di sejumlah jabatan strategis. Ia pun lantas menyinggung ‘Parcok’.

“Pak Jokowi melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Listyo Sigit (Kapolri) ini kan melompati lima angkatan. Inikan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan partai cokelat (Polri) bukan siapa-siapa tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan dan kemudian terjadi keanehan,” kata dia. (Pon)

#DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - 21 menit lalu
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - 46 menit lalu
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 34 menit lalu
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Indonesia
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Secara keseluruhan, terdapat 10 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 50 menit lalu
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Bagikan