Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyarankan pemerintah tidak memaksakan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, untuk hal-hal yang bersifat seremonial.
Hal itu disampaikan Aminurokhman menanggapi kabar mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN berkaitan dengan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara.
Pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara diketahui menjadi target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya melihatnya dengan progres yang ada hari ini, kalau dipaksakan untuk keperluan bersifat seremonial lebih baik pemerintah melihat substansi yang utama,” kata Aminurokhman, Kamis (6/6).
Baca juga:
Legislator Partai Koalisi Prabowo Desak Jokowi Tunjuk Kepala OIKN Definitif
Politikus NasDem ini mengaku khawatir jika dipaksakan dengan sarana dan prasana yang belum memenuhi syarat akan berdampak kepada kualitas fisik IKN.
Baca juga:
Legislator Ingatkan Pemerintah Kedepankan DBON, Bukan Naturalisasi
Aminurokhman berharap, Presiden Jokowi tetap mengacu kepada realitas yang ada di lapangan terkait pembangunan IKN.
“Jika dipaksakan bisa saja cuma semua itu akan menjadi diskusi publik, yang menurut saya tidak perlu, dikembangkan sampai kesana biar realita itu menjadi ukuran Presiden melihat lapangan itu seperti apa,” ujarnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi: Persiapan Upacara 17 Agustus Hampir Final, Progres 80%
Ia memahami Presiden Jokowi mempunyai target melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN. Namun Aminurokhman mengingatkan proses pembangunan fisik terlebih seperti IKN memerlukan proses yang panjang.
“Karena membangun fisik itu juga butuh proses,” pungkasnya. (Pon)
